69,1 Persen Responden Mau Pilih Hasil Politik Dinasti jika Ada Kemampuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru tentang praktik politik dinasti atau politik kekerabatan.

Hasilnya, 69,1 persen responden menyatakan akan memilih calon kepala daerah karena kemampuannya, tanpa peduli dia memiliki hubungan kekerabatan atau tidak dengan pejabat publik.

Sementara itu, sebanyak 21,9 persen mengatakan tidak memilih karena keluarga pejabat publik, 7,7 persen mengatakan tidak tahu, dan 1,3 persen menyatakan akan memilih karena keluarga pejabat publik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Kendati demikian, berdasarkan survei, 58 persen responden setuju jika ada larangan atau pembatasan bagi keluarga pejabat publik maju di pilkada. Sebanyak 35,7 persen tidak setuju dan 6,2 persen tidak tahu.

Kemudian, sebanyak 60,8 persen responden menyatakan bahwa praktik politik kekerabatan merupakan sesuatu yang buruk. Hanya 28,2 persen mengatakan baik dan 11 persen tidak tahu.

Survei dilakukan pada 27-29 Juli 2020. Ada 553 responden yang diwawancara dari 145 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Responden berusia minimal 17 tahun dan ditentukan secara proporsional sesuai jumlah penduduk tiap provinsi. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,17 persen.

Baca juga: Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem: Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi

Simbiosis mutualisme

Menurut peneliti dari Northwestern University, Yoes C Kenawas, ada simbiosis mutualisme antara parpol dengan dinasti.

Yoes, yang secara khusus meneliti soal dinasti politik, menyatakan dinasti membutuhkan parpol untuk endorsement dalam pemilu.

"Di sisi lain, parpol mengandalkan dinasti politik untuk dapat membantu pembiayaan operasional partai. Selain itu dinasti politik juga pendulang suara yang besar dalam pemilu,” ucap Yoes.

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri