Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2020, 08:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai, penting untuk membuat peradilan khusus yang menangani hal-hal terkait pemilihan umum (pemilu).

Sebab selama ini, perkara yang berkaitan dengan pemilu ditangani di banyak lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Mahkamah Agung (MA).

"Ini sudah menjadi wacana yang lama. Mungkin juga untuk Pemilu 2009 wacana terkait peradilan khusus pemilu ini sudah menjadi wacana, sudah menjadi bahasan," kata Saan dalam sebuah diskusi daring yang ditayangkan melalui YouTube Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Minggu (2/7/2020).

Baca juga: Komisioner KPU Dorong Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu

Saan mengatakan, setidaknya ada tiga alasan utama pentingnya pembentukan peradilan khusus pemilu. Pertama, mencegah kewenangan yang berlebihan dalam suatu lembaga.

Dalam hal ini, Saan mencontohkan kewenangan Bawaslu yang menangani sengketa proses pemilu. Dianalogikan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menjadi polisi, sekaligus jaksa dan hakim.

Sebab, Bawaslu berwenang untuk menangani laporan sengketa dan dugaan pelanggaran pemilu, hingga menerbitkan rekomendasi.

"Jadi ada kewenangan yang memang menumpuk di satu lembaga," ujar Saan.

Alasan kedua, menumpuknya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Saan, dengan hakim yang berjumlah sembilan orang, beban kerja MK menjadi sangat berat lantaran harus menangani seluruh sengketa hasil pemilu dari tingkat DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI, DPD RI, bahkan hingga sengketa Pilpres.

Dikhawatirkan, beban kerja MK akan menjadi lebih berat ke depan sebab ada wacana untuk kembali menyerentakkan pemilihan DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI, DPD, dan Pilpres di Pemilu 2024.

Baca juga: Hasil Kunker ke Meksiko, Pansus Pelajari Peradilan Khusus Pemilu

Ketiga, akibat banyaknya lembaga yang berwenang menangani sengketa terkait pemilu, banyak keputusan yang menjadi tumpang tindih.

Saan mencontohkan, sejumlah partai politik mengajukan uji materi di MA dan meminta supaya MA mengeluarkan fatwa yang membolehkan partai mengganti calon legislatif terpilih pemenang Pileg.

Padahal ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Hal-hal seperti ini menurut saya tentu menjadi salah satu argumentasi kenapa peradilan pemilu ini penting," ucap Saan.

Menurut Saan, peradilan pemilu bisa dibentuk di bawah MA sebagaimana peradilan khusus tindak pidana korupsi, peradilan niaga, peradilan industrial, hingga peradilan khusus HAM.

Baca juga: Aturan Baru, PNS Jadi Peserta Pemilu Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Ia menyebut, Komisi II DPR RI bakal membahas wacana pembentukan peradilan pemilu ini dalam revisi Undang-undang Pemilu yang saat ini masih berlangsung di DPR.

"Terkait dengan soal perdilan khusus pemilu yang nanti akan coba kita masukan dalam UU Pemilu yang prosesnya sedang berlangsung di DPR," kata Saan.

"Kita ingin selesaikan UU Pemilu ini paling telat di pertengahan 2021 sudah selesai," lanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mania Tegaskan Tak Dukung Ganjar Meski Dapat Dukungan PDIP Sebagai Capres

Jokowi Mania Tegaskan Tak Dukung Ganjar Meski Dapat Dukungan PDIP Sebagai Capres

Nasional
Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Nasional
Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Nasional
Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Nasional
Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Nasional
Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Nasional
Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Nasional
Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Nasional
Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Nasional
Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Nasional
Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Nasional
Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.