Cegah Covid-19, Perkantoran Diminta Buat Regulasi Internal

Kompas.com - 02/08/2020, 19:50 WIB
Ilustrasi ruang kantor SHUTTERSTOCKIlustrasi ruang kantor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong perkantoran dapat menerapkan regulasi internal guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dorongan itu menyusul adanya temuan perkantoran menjadi klaster penyebaran Covid-19.

"Sekarang harus didorong juga bagaimana instansi-instansi itu juga melihat regulasi internal mereka yang bisa mengantisipasi penularan tidak terjadi," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti dalam diskusi virtual, Minggu (2/8/2020).

Di sisi lain, bagi perkantoran yang belum memiliki regulasi antisipasi penyebaran Covid-19, diimbau untuk segera memiliki regulasi internal tersebut.

Baca juga: Pertimbangan Pemberlakuan Ganjil Genap: Muncul Klaster Perkantoran hingga Batasi Kegiatan Warga

Regulasi itu misalnya adalah penerapan jaga jarak, mengurangi aktivitas tatap muka, hingga penggunaan masker bagi setiap pegawainya.

Namun demikian, para pegawai juga jangan sampai salah memaknai regulasi tersebut dengan menerapkan aturan hanya di jam-jam tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya, pegawai melepas masker ketika jam makan siang. Kemudian pegawai tersebut asik mengobrol tanpa menggunakan masker, ditambah tidak menerapkan jaga jarak yang aman.

Menurutnya, hal tersebut berpotensi terjadi penyebaran virus corona karena adanya lontaran droplet.

"Menurut saya penting, jadi tidak hanya sekadar menyiapkan infrastruktur, (menyediakam) hand sanitazer, masker, itu adalah penyiapan equipment," terang Brian.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, sebanyak 440 karyawan yang tersebar di 68 perkantoran di Jakarta terpapar Covid-19.

Baca juga: Kata Anies, Klaster Covid-19 Perkantoran Jakarta Muncul karena Gencarnya Tes Swab

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia memastikan hal itu.

"Benar, (data) itu menjadi kewaspadaan kita bersama," kata Dwi saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Oleh sebab itu, Dwi mengimbau manajemen perkantoran di Jakarta memperketat penerapan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak antar-karyawan, menggunakan masker, dan membatasi jumlah karyawan yang masuk agar tak melebihi 50 persen dari kapasitas gedung.

"Saat makan siang, jangan berkerumun atau ngobrol berhadap-hadapan dalam jarak dekat. Karyawan harus sering cuci tangan, kalau tidak enak badan, lebih baik tidak masuk kerja," ucap Dwi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Nasional
Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Nasional
Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Nasional
Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Nasional
Divonis 1 Tahun Penjara, Dirut RS Ummi Andi Tatat Ajukan Banding

Divonis 1 Tahun Penjara, Dirut RS Ummi Andi Tatat Ajukan Banding

Nasional
Dirut RS Ummi Divonis 1 Tahun Penjara,  Ini Pertimbangan Hakim

Dirut RS Ummi Divonis 1 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Hakim

Nasional
Kemen PPPA Minta Oknum Polisi Pemerkosa Anak di Mapolsek Dihukum Berat

Kemen PPPA Minta Oknum Polisi Pemerkosa Anak di Mapolsek Dihukum Berat

Nasional
KSAL Ancam Pecat Prajurit Terbukti LGBT, Pengamat Ingatkan Evaluasi Sistem Pendidikan

KSAL Ancam Pecat Prajurit Terbukti LGBT, Pengamat Ingatkan Evaluasi Sistem Pendidikan

Nasional
DPR Yakin Pilihan PPKM Mikro Sudah Melalui Kajian dan Pertimbangan Mendalam

DPR Yakin Pilihan PPKM Mikro Sudah Melalui Kajian dan Pertimbangan Mendalam

Nasional
Menkes: Terima Kasih Para Tenaga Kesehatan, Tetap Semangat

Menkes: Terima Kasih Para Tenaga Kesehatan, Tetap Semangat

Nasional
Kejaksaan Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Vonis Jaksa Pinangki

Kejaksaan Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Vonis Jaksa Pinangki

Nasional
DPR Minta Berbagai Kementerian Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Otsus Papua

DPR Minta Berbagai Kementerian Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Otsus Papua

Nasional
Ini Tata Cara Penanganan Jenazah Pasien Covid-19 Sesuai Fatwa MUI

Ini Tata Cara Penanganan Jenazah Pasien Covid-19 Sesuai Fatwa MUI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X