Cegah Covid-19, Perkantoran Diminta Buat Regulasi Internal

Kompas.com - 02/08/2020, 19:50 WIB
Ilustrasi ruang kantor SHUTTERSTOCKIlustrasi ruang kantor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong perkantoran dapat menerapkan regulasi internal guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dorongan itu menyusul adanya temuan perkantoran menjadi klaster penyebaran Covid-19.

"Sekarang harus didorong juga bagaimana instansi-instansi itu juga melihat regulasi internal mereka yang bisa mengantisipasi penularan tidak terjadi," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti dalam diskusi virtual, Minggu (2/8/2020).

Di sisi lain, bagi perkantoran yang belum memiliki regulasi antisipasi penyebaran Covid-19, diimbau untuk segera memiliki regulasi internal tersebut.

Baca juga: Pertimbangan Pemberlakuan Ganjil Genap: Muncul Klaster Perkantoran hingga Batasi Kegiatan Warga

Regulasi itu misalnya adalah penerapan jaga jarak, mengurangi aktivitas tatap muka, hingga penggunaan masker bagi setiap pegawainya.

Namun demikian, para pegawai juga jangan sampai salah memaknai regulasi tersebut dengan menerapkan aturan hanya di jam-jam tertentu.

Misalnya, pegawai melepas masker ketika jam makan siang. Kemudian pegawai tersebut asik mengobrol tanpa menggunakan masker, ditambah tidak menerapkan jaga jarak yang aman.

Menurutnya, hal tersebut berpotensi terjadi penyebaran virus corona karena adanya lontaran droplet.

"Menurut saya penting, jadi tidak hanya sekadar menyiapkan infrastruktur, (menyediakam) hand sanitazer, masker, itu adalah penyiapan equipment," terang Brian.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, sebanyak 440 karyawan yang tersebar di 68 perkantoran di Jakarta terpapar Covid-19.

Baca juga: Kata Anies, Klaster Covid-19 Perkantoran Jakarta Muncul karena Gencarnya Tes Swab

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia memastikan hal itu.

"Benar, (data) itu menjadi kewaspadaan kita bersama," kata Dwi saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Oleh sebab itu, Dwi mengimbau manajemen perkantoran di Jakarta memperketat penerapan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak antar-karyawan, menggunakan masker, dan membatasi jumlah karyawan yang masuk agar tak melebihi 50 persen dari kapasitas gedung.

"Saat makan siang, jangan berkerumun atau ngobrol berhadap-hadapan dalam jarak dekat. Karyawan harus sering cuci tangan, kalau tidak enak badan, lebih baik tidak masuk kerja," ucap Dwi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Nasional
Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Nasional
Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Nasional
Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Nasional
Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X