Menurut IAKMI, Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Tak Sejalan dengan Semangat Reformasi Birokrasi Jokowi

Kompas.com - 01/08/2020, 13:47 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ( IAKMI) Dedi Supratman menilai, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Presiden Jokowi.

Dedi menilai, fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 seharusnya melengkapi tugas-tugas kementerian terkait, bukan malah mengambil alih peranannya.

Hal ini disampaikan Dedi dalam diskusi virtual bertajuk 'Meninjau Transisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19', Sabtu (1/8/2020).

"Perpres ini tidak sejalan dengan reformasi birokrasi Presiden. Kementerian teknis yang harus diperkuat sehingga fungsi satgas koordinasi dan penguatan peran, bukan mengambil alih peran Kementerian teknis," kata Dedi.

Baca juga: IAKMI Sebut Pemerintah Belum Libatkan Organisasi Profesi dan Asosiasi Kesehatan dalam Penanganan Covid-19

Dedi mengatakan, pada Pasal 3 dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020, Komite Kebijakan memiliki tugas salah satunya menyusun rekomendasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 kepada presiden.

Sedangkan, pada Pasal 6 dalam Perpres tersebut Satgas memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Dedi berpandangan, tugas Satgas berpotensi tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Lalu jika tugas Satgas Covid-19 implementasi kebijakan, ini kami melihat akan sangat berpotensi overlapping dengn tugas Kemenkes, misalnya data dan informasi ini sudah mulai Kemenkes yang selama ini menyajikan data sebenarnya, kemudian dikelola Satgas," ujarnya.

Baca juga: IAKMI Duga Peningkatan Pasien Covid-19 Meninggal Disebabkan Hal Ini

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, di masa transisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke Satgas Penanganan Covid-19 merupakan momentum untuk mengindentifikasi tugas-tugas yang belum dilaksanakan Kemenkes, sehingga Satgas Covid-19 dapat memperkuat tugas-tugas tersebut.

"Artinya yang diperlukan satgas adalah memperkuat dan indentifikasi apa yang belum bisa dikerjakan Kemenkes. Misalnya, testing, enggak semua alat dimiliki Kemenkes, ada yang dimiliki perguruan tinggi, swasta, nah di wilayah itu silakan satgas berperan," pungkasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X