IAKMI Sebut Pemerintah Belum Libatkan Organisasi Profesi dan Asosiasi Kesehatan dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 01/08/2020, 12:30 WIB
Mural dukungan kepada tenaga medis. ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNASMural dukungan kepada tenaga medis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman menilai, pemerintah belum melibatkan semua kepentingan dalam penanganan Covid-19.

Dedi mengatakan, organisasi profesi dan asosiasi kesehatan belum diajak Presiden Joko Widodo berdiskusi dalam penanganan Covid-19.

"Sampai sini, profesi nih belum pernah kami menghadap presiden atau mungkin dengan KSP saja barangkali," kata Dedi dalam diskusi virtual bertajuk 'Meninjau Transisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19', Sabtu (1/8/2020).

"Ini juga saya enggak tahu kenapa susah sekali untuk menghadap ke KSP saja, apalagi ke presiden," tambahnya.

Baca juga: IAKMI Duga Peningkatan Pasien Covid-19 Meninggal Disebabkan Hal Ini

Dedi mengatakan, dalam kondisi Covid-19 ini, pasukan yang dibutuhkan pemerintah tidak hanya militer tetapi para tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, ia menyurati Presiden Jokowi agar dapat melakukan audiensi dengan para organisasi profesi kesehatan.

"Kemarin kami sudah bikin surat untuk presiden karena tahun lalu kami sudah menghadap, kami menghadap. Ini situasi makin parah kami lihat. Mudah-mudahan pak Presiden membuka pintu untuk bisa beraudiensi dengan kami kalangan kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Data Harian Covid-19 Tak Lagi Diumumkan dalam Konpers, IAKMI: Komunikasi Krisis Harusnya Ditingkatkan

Lebih lanjut, Dedi enggan dianggap organisasi profesi kesehatan ingin tampil di tengah pandemi Covid-19.

Namun, ia menekankan, organisasi profesi kesehatan hanya ingin diberi kepercayaan untuk ikut dalam penanganan Covid-19.

"Jadi penekanannya, bukannya kami ingin tampil, enggak. Tapi kasih kepercayaan aja teman-teman profesi kesehatan untuk bisa mengkoordinasi ini," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Nasional
Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Nasional
Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Nasional
Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Nasional
Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X