Kejagung Diminta Fokus Kembalikan Kerugian Negara Terkait Kasus Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, penangkapan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, merupakan momentum bagi Kejaksaan Agung untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan.

Terutama, terkait upaya untuk mengembalikan kerugian negara melalui eksekusi uang pengganti.

“Tidak hanya eksekusi badan saja dalam bentuk pidana badan dijalani di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga Kejaksaan dapat melakukan eksekusi uang pengganti yang lebih dari setengah triliun rupiah,” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Jumat (31/7/2020).

“Itu yang menjadi tugas penting dari Kejaksaan memastikan dapat melakukan eksekusi uang pengganti,” lanjut dia.

Baca juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Kabareskrim: Ada Proses Hukum di Kejaksaan dan Polri

Zaenur menekankan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya memenjarakan. Namun, juga harus mengembalikan kerugian negara.

Menurut dia, Kejaksaan harus fokus pada upaya untuk merampas aset Djoko Tjandra yang diduga dari hasil korupsi, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

“Karena tujuan dari penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi itu tidak hanya sekadar memenjarakan orang, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengembalikan kerugian negara,” ucap Zaenur.

Baca juga: Kapolri Janji Usut Tuntas Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Kasus Djoko Tjandra bermula ketika Direktur PT Era Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan Moekiat, sebagaimana diberitakan harian Kompas, 24 Februari 2000.

Dalam dakwaan primer, Djoko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R Soenarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut.

Baca juga: Fakta Penangkapan Djoko Tjandra, dari Instruksi Jokowi hingga Operasi 20 Juli...

Kemudian, pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Djoko Tjandra bersalah.

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini.

Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Kendati demikian, alih status warga negara itu tidak sah karena Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.

Baca juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Ini Kronologi Skandal Korupsi Bank Bali

Belakangan, Djoko Tjandra kembali menjadi bahan perbincangan setelah diduga dapat keluar-masuk Indonesia dengan bebas meski berstatus buronan.

Hingga pada akhirnya Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra ditangkap dan tiba di Jakarta pada Kamis (30/7/2020) malam. Buron yang melarikan diri dari Indonesia sejak 2009 itu mendarat sekitar pukul 22.40 WIB, setelah diterbangkan dari Malaysia.

Dalam tayangan Kompas TV, Djoko tiba menumpangi pesawat dengan nomor registrasi PK RJP. Pesawat diketahui dengan tipe Embraer ERJ 135. Djoko Tjandra terlihat mengenakan baju oranye dan menggunakan masker.

Setelah tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Djoko langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri.