Kompas.com - 31/07/2020, 07:47 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS,com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, pihaknya tetap memburu Harun Masiku, buronan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024.

Alex menyebut, penyidik KPK tidak sendirian dalam upaya menangkap eks caleg PDI Perjuangan karena dibantu oleh pihak kepolisian.

"Kami pun sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Polri dan sudah ditetapkan sebagai DPO. Jadi, tidak hanya KPK yang mengejar sekarang, tetapi dari pihak Polri pun membantu KPK melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan," ujar Alex, sebagaimana dikutip Antara, Jumat (31/7/2020).

"Jadi, tinggal tunggu waktu saja," lanjut dia.

Baca juga: Soal Pengajuan Red Notice Harun Masiku, KPK Akan Pertimbangkan

Alex menegaskan, sejak Harun dikategorikan masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) Januari 2020 lalu, pihaknya bersama-sama kepolisian terus berupaya menangkapnya.

Namun, Alex mengakui bahwa hingga saat ini upaya itu belum membuahkan hasil.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai sekarang belum memberikan hasil. Artinya HM belum tertangkap semata- mata karena faktor teknis saja," ucap Alex.

Ia sekaligus memastikan akan menindaklanjuti sekecil apapun informasi soal keberadaan Harun Masiku.

Sebab, pihaknya meyakini bahwa Harun tidak berada di luar negeri, melainkan masih berada di Indonesia.

"HM (Harun) ini kami tetap melakukan pengejaran. Informasi masyarakat yang disampaikan ke KPK tetap kami tindak lanjuti. Misalnya ada yang menyampaikan HM itu di satu tempat dan memberikan beberapa nomor ponsel, kami ikuti," lanjut dia.

Baca juga: KPK Yakin Harun Masiku Ada di Indonesia

Keyakinan itu pula yang membuat KPK hingga saat ini belum mengajukan status red notice kepada Interpol terkait Harun.

"Karena diduga yang bersangkutan masih di dalam negeri, kami belum meminta Interpol mengeluarkan red notice terhadap yang bersangkutan," kata Alex.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Nasional
Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X