Buron Djoko Tjandra Ditangkap, Ini Kronologi dari PK hingga Pengacara Jadi Tersangka

Kompas.com - 30/07/2020, 22:27 WIB
Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008. KOMPAS/DANU KUSWOROTerdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.
Penulis Dani Prabowo
|

"Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020," kata Arvin.

Kemudian, pada Sabtu (27/6/2020) lalu, Ditjen Imigrasi kembali menerima permintaan DPO dari Kejaksaan Agung sehingga nama Djoko kembali dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

"Di samping kronologi di atas, perlu disampaikan juga bahwa atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chen tidak ditemukan dalam data perlintasan," kata Arvin.

Punya e-KTP

Belakangan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkap bahwa Djoko Tjandra memiliki e-KTP saat mendaftarkan PK ke PN Jaksel.

E-KTP itu, sebut dia, diduga dibuat pada hari yang sama saat Djoko Tjandra mendaftarkan PK tersebut. Dari informasi yang diperoleh Boyamin, perekaman dan pencetakan e-KTP dilakukan di Kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan.

"Djoko S Tjandra diduga bisa melakukan KTP-el pada tanggal 8 Juni 2020 dan diduga melakukan rekam data pada tanggal yang sama, 8 Juni 2020," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, 6 Juli 2020.

Baca juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Berikut Sekilas tentang Perjalanan Kasusnya...

Setelah diusut, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan berada di balik cepatnya proses perekaman dan pencetakan e-KTP Djoko Tjandra.

Hal itu diketahui berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI. Asep Subahan pun akhirnya dicopot.

Surat jalan

Tak hanya membeberkan soal e-KTP, MAKI juga mengungkap adanya dugaan bantuan dari sebuah instansi kepada Djoko Tjandra.

Boyamin menyebut, Djoko Tjandra mendapat surat jalan yang memudahkan dirinya untuk bepergian di Tanah Air.

Surat jalan itu akhirnya dilaporkan ke berbagai pihak, mulai dari Ombudsman RI, Komisi III DPR hingga Bareskrim Polri.

Belakangan terungkap bahwa surat jalan itu diterbitkan secara sepihak oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskri Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Prasetijo pun dicopot dari jabatannya. Kini Prasetijo telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar disiplin dan kode etik.

Selain Prasetijo, ada dua jenderal lain yang dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Djoko Tjandra.

Keduanya yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo.

Dugaan keterlibatan jaksa

Selain surat jalan, Boyamin mengungkap adanya dugaan keterlibatan jaksa dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dari adanya foto oknum jaksa saat bertemu dengan Djoko Tjandra. Atas hal tersebut, MAKI melaporkan hal itu ke Komisi Kejaksaan pada 24 Juli lalu.

Belakangan, identitas oknum jaksa yang dimaksud terungkap, yaitu Pinangki Sirna Malasari, Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.

Baca juga: Djoko Tjandra Diperkirakan Tiba Pukul 22.00, Polisi Berjaga di Halim

Foto Pinangki bersama Djoko Tjandra dan pengacaranya, Anita Kolopaking, beredar luas di media sosial. Pertemuan itu diduga dilakukan di Malaysia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X