Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/07/2020, 20:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proses verifikasi dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengusulkan agar Kemendikbud melakukan verifikasi secara lebih dalam untuk menentukan organisasi yang tergabung dalam program tersebut.

"Kami mengusulkan agar verifikasi itu lebih diperdalam, terkait mungkin tidak hanya semata-mata legalitas dari ormas yang menerima bantuan tapi juga track record-nya selama ini, pengalaman, dan seterusnya," kata Alex dalam konferensi pers, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Bertemu Kemendikbud, KPK Beri Catatan soal Program Organisasi Penggerak

Alex menuturkan, dalam pertemuan dengan Kemendikbud siang ini, KPK mencatat bahwa proses verifikasi kepada organisasi penerima bantuan masih kurang memadai. Buktinya, kata Alex, ada organisasi yang bisa menerima dua hingga tiga bantuan. 

Kemudian, waktu yang disiapkan untuk memverifikasi juga dinilai terlalu sempit. Padahal ada sekitar 150 organsiasi dan 250 proposal yang harus diverifikasi.

"Verifikasinya kami melihat kurang memadai, waktunya hanya 2 minggu untuk memverifikasi para pihak itu dan itu tempatnya ada yang di Ternate, ada yang di Aceh, dan seterusnya, jauh jauh," ujar Alex.

Baca juga: Tuai Polemik, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Dipantau KPK

Oleh karena itu, KPK akan bekerja sama dengan Kemendikbud dan dinas-dinas pendidikan di daerah untuk memverifikasi organisasi-organisasi yang kredibel untuk mendapat bantuan.

Alex menambahkan, KPK juga akan membuat kajian yang lebih mendalam untuk selanjutnya menjadi bahan rekomendasi bagi Kemendikbud.

"Itu kan baru dari pembicaraan kan, kan harus dilakukan kajian, nanti direkomendasikan, bentuknya tertulis tidak hanya lisan, tadi hanya pemaparan singkat," kata Alex.

Baca juga: Kemendikbud Diminta Lebih Transparan Soal Polemik Organisasi Penggerak

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi pendidikan menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP),

Sejumlah organisasi yang menyatakan mundur yakni, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Alasan mereka mundur adalah proses seleksi POP yang dinilai tak sejalan dengan semangat perjuangan pendidikan. Alasan lain, ketiga organisasi sepakat bahwa anggaran program ini bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak di bidang pendidikan.

Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan POP. Menurut Nadiem, proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

Nasional
Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Nasional
Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Nasional
Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Nasional
Anak Buah Sambo Mengaku Difitnah: Saya Menuai Keji Ketika Saya Mencintai Polri

Anak Buah Sambo Mengaku Difitnah: Saya Menuai Keji Ketika Saya Mencintai Polri

Nasional
Sudah Bertemu AHY, Surya Paloh Bakal Bertemu Ahmad Syaikhu Hari Ini

Sudah Bertemu AHY, Surya Paloh Bakal Bertemu Ahmad Syaikhu Hari Ini

Nasional
Dalam Pleidoi, Baiquni Wibowo Singgung Pesan Ayahnya untuk Jadi Polisi Berintegritas

Dalam Pleidoi, Baiquni Wibowo Singgung Pesan Ayahnya untuk Jadi Polisi Berintegritas

Nasional
Tahan Tangis, Arif Rachman Minta Maaf ke Orangtua dan Mertua: Saya Masih Berusaha Jadi Anak-Mantu yang Membanggakan

Tahan Tangis, Arif Rachman Minta Maaf ke Orangtua dan Mertua: Saya Masih Berusaha Jadi Anak-Mantu yang Membanggakan

Nasional
Bertemu Menlu Negara-negara Asia Tenggara, Jokowi Minta ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun

Bertemu Menlu Negara-negara Asia Tenggara, Jokowi Minta ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun

Nasional
Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Nasional
Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.