Sejarawan Sebut Flu Spanyol Tewaskan Jutaan Orang di Indonesia karena Penanganan Terlambat

Kompas.com - 30/07/2020, 20:31 WIB
Barak yang diperuntukkan penderita flu Spanyol di Camp Funston, Kansas, 1918. Otis Historical Archives, National Museum of Health and MedicineBarak yang diperuntukkan penderita flu Spanyol di Camp Funston, Kansas, 1918.

Melihat sejarah ini, kata Ravando, ada kecenderungan pandemi yang terjadi di Indonesia kerap terulang polanya. Sementara, tidak ada grand design untuk menghadapi pandemi itu sendiri.

"Dalam penangananya itu terlihat bahwa tidak ada grand design dari pemerintah kolonial pada saat itu sehingga segala macam kebijakannya itu terlihat sangat insidentil, ketika wabah itu terjadi baru kebijakan diambil," ujarnya.

"Sebenarnya itu bisa dirumuskan untuk jangka panjangnya," lanjut Kandidat Doktor Sejarah University of Melbourne itu.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Sejarah Wabah dari Universitas Indonesia Syefri Luwis menyebut, informasi tentang wabah Flu Spanyol tak hanya dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga negara-negara dunia.

Sebab, wabah itu terjadi ketika Perang Dunia I. Dikhawatirkan menyebarnya informasi mengenai wabah itu bakal melemahkan tentara yang sedang berperang.

Syefri mengatakan, berdasarkan sejumlah penelitian, korban meninggal akibat wabah ini berkisar antara 20 hingga 100 juta orang.

"Dan (di) Hindia Belanda saat itu penelitian kami jumlah korban 1,5 juta orang. Tapi ada penelitian terbaru menyebutkan untuk Jawa dan Madura saja itu kurang lebih 4,37 juta jiwa," ujarnya.

Menurut Syefri, saat itu Pulau Jawa menjadi epicentrum wabah lantaran penduduknya sangat padat dibanding pulau-pulau lain.

Baca juga: Hidup di Masa Flu Spanyol, Pasien 106 Tahun Ini Selamat dari Covid-19

Di saat yang bersamaan, para pengusaha memaksa masuk ke wilayah Hindia Belanda dengan menggunakan kapal laut. Padahal, jalur laut disinyalir menjadi penyebar wabah.

Terjadi pula pertentangan antara para donter dan direktur kehakiman yang mana dokter melalui dinas kesehatan meminta orang tak membuat kerumunan guna mencegah penularan virus, sedangkan direktur kehakiman menentang hal tersebut.

"Itulah yang membuat ternyata penyakit bisa menyebar dengan sangat cepat," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X