Pilkada Saat Wabah, Mendagri: Tak Ada yang Jamin Kapan Pandemi Selesai

Kompas.com - 30/07/2020, 19:25 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan tahapan Pilkada 2020 tetap berjalan meski angka penularan Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Menurut Tito, tak ada ahli yang bisa menjamin kapan pandemi selesai. Oleh karenanya, Pilkada tidak bisa ditunda.

"Tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai," kata Tito saat berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran langsung Facebook KPU RI, Kamis (30/7/2020) sore.

Baca juga: PKB Keluar dari Koalisi Tertata karena Sulit Gabung dengan PKS di Pilkada Depok

Tito mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggelar pemilihan umum di tengah pandemi. Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jerman, Perancis, hingga Polandia, juga menggelar hal serupa.

Melihat hal tersebut, kata Tito, seharusnya Pilkada dijadikan momentum untuk bergerak menangani Covid-19.

Baik calon petahana maupun nonpetahana seharusnya bertarung membuktikan kemampuannya menangani pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, rakyat harus mendesak calon kepala daerah agar mengusung ide dan kemampuan mengendalikan wabahn

"Jadi di sini momentum bagi rakyat memilih pemimpin yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujar Tito.

Menurut Tito, untuk mengendalikan pandemi Covid-19 masyarakat harus dapat dikendalikan untuk tak saling menularkan.

Baca juga: ICW Ingatkan Partai Politik Tak Usung Mantan Koruptor dalam Pilkada 2020

Termasuk, dalam momen Pilkada, calon kepala daerah harus mampu mengendalikan pendukungnya agar mematuhi aturan dan protokol kesehatan.

Calon kepala daerah yang dapat mengendalikan pendukungnya saat Pilkada, kata Tito, niscaya bisa mengendalikan pandemi.

"Kalau ada kontestan nggak bisa mengendalikan pendukungnya gimana nanti jadi kepala daerah mengendalikan jutaan, ratusan ribu orang? Baru kendalikan 1000, 2000 (pendukung) nggak bisa," ujar Tito.

"Pilih pemimpin yang mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, penularan Covid-19 di Tanah Air meningkat melewati angka 100.000 kasus pada Senin (27/7/2020).

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan, pada Kamis (30/7/2020) kasus corona masih meningkat sebanyak 1.904 kasus.

Baca juga: Sempat Ingin Buat Poros Ketiga di Pilkada Depok, PKB Akui Sulit Temukan Calon Alternatif

Hingga 30 Juli, total kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 106.336 kasus terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

Nasional
Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Nasional
Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Nasional
Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nasional
Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Nasional
Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.