PBNU Imbau Penyelenggara Shalat Idul Adha Berkoordinasi dengan Pemerintah Setempat

Kompas.com - 30/07/2020, 17:51 WIB
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas. Dok PribadiKetua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengimbau panitia penyelenggara agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melaksanakan shalat Idul Adha.

“Panitia sebelum menyelenggarakan Shalat Ied harus koordinasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat,” kata Robikin Emhas dalam keterangan pers di Graha BNPB, Kamis (30/7/2020).

“Yang tahu pasti data tentang keadaan Covid-19 di suatu daerah, di satu tempat, di satu kawasan, di satu wilayah adalah pemerintah masing-masing, dalam hal ini adalah satgas yang diberikan tugas,” lanjut dia.

Robikin mengimbau agar panitia memastikan tempat pelaksanaan Shalat Idul Adha aman dari risiko penularan Covid-19.

Baca juga: Masjid Diminta Kampanyekan Pesan Idul Adha Aman Covid-19 Selepas Azan

Selain itu, panitia penyelenggara Shalat Ied diminta untuk menyediakan kebutuhan dasar protokol kesehatan

“Tempat penyelenggaraan Shalat Idul Adha harus memenuhi kebutuhan dasar dilaksanakannya protokol kesehatan, disediakan sabun dan alat mencuci tangan atau hand sanitizer.” ujar Robikin

Lebih lanjut, kata dia, penyelenggara juga harus memberikan tanda-tanda di tempat penyeleggaraan Shalat.

Tanda itu, Kata Robikin, untuk menunjukan bahwa tempat yang ditandai tidak boleh untuk ditempati Shalat. Hal itu guna menghindari kerumunan.

Sebab, menghindari kerumunan sangat dianjurkan pada masa Covid-19.

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 Bertambah, Shalat Idul Adha di Lapangan Dibatalkan

“Tempat shalat harus sudah dikasih tanda-tanda, bahwa ada jarak. tanda jamaah salat tidak boleh menempati tempat itu, sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga jarak agar bisa memproteksi diri dari potensi penularan Covid-19,” ucap Robikin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X