Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Imbau Penyelenggara Shalat Idul Adha Berkoordinasi dengan Pemerintah Setempat

Kompas.com - 30/07/2020, 17:51 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengimbau panitia penyelenggara agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melaksanakan shalat Idul Adha.

“Panitia sebelum menyelenggarakan Shalat Ied harus koordinasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat,” kata Robikin Emhas dalam keterangan pers di Graha BNPB, Kamis (30/7/2020).

“Yang tahu pasti data tentang keadaan Covid-19 di suatu daerah, di satu tempat, di satu kawasan, di satu wilayah adalah pemerintah masing-masing, dalam hal ini adalah satgas yang diberikan tugas,” lanjut dia.

Robikin mengimbau agar panitia memastikan tempat pelaksanaan Shalat Idul Adha aman dari risiko penularan Covid-19.

Baca juga: Masjid Diminta Kampanyekan Pesan Idul Adha Aman Covid-19 Selepas Azan

Selain itu, panitia penyelenggara Shalat Ied diminta untuk menyediakan kebutuhan dasar protokol kesehatan

“Tempat penyelenggaraan Shalat Idul Adha harus memenuhi kebutuhan dasar dilaksanakannya protokol kesehatan, disediakan sabun dan alat mencuci tangan atau hand sanitizer.” ujar Robikin

Lebih lanjut, kata dia, penyelenggara juga harus memberikan tanda-tanda di tempat penyeleggaraan Shalat.

Tanda itu, Kata Robikin, untuk menunjukan bahwa tempat yang ditandai tidak boleh untuk ditempati Shalat. Hal itu guna menghindari kerumunan.

Sebab, menghindari kerumunan sangat dianjurkan pada masa Covid-19.

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 Bertambah, Shalat Idul Adha di Lapangan Dibatalkan

“Tempat shalat harus sudah dikasih tanda-tanda, bahwa ada jarak. tanda jamaah salat tidak boleh menempati tempat itu, sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga jarak agar bisa memproteksi diri dari potensi penularan Covid-19,” ucap Robikin.

Kemudian, sebelum melaksanakan shalat, jamaah harus diperiksa suhu tubuhnya.

Oleh sebab itu, kata dia, harus disediakan petugas yang cukup.

“Panitia harus menyediakan thermo gun, alat untuk mengukur suhu tubuh, panitia juga harus menyediakan petugas yang cukup untuk melakukan itu,” ujar Robikin

Terakhir. Robikin Mengimbau kepada penyelenggara untuk tidak mengedarkan kotak amal berjalan, namun sediakan di beberapa titik.

Baca juga: DPR Minta Protokol Kesehatan Covid-19 Saat Mudik Idul Adha Diperketat

Hal itu, kata dia, agar jamaah yang akan beramal tidak berkerumun.

“Maka untuk di masa pandemi ini jangan ada kotak amal yang berjalan, silahkan untuk tetap di gelorakan , silahkan tetap dilaksanakan, silahkan tetap digalakkan tapi sediakan di banyak tempat” kata dia.

“Supaya orang ketika menghampiri tempat amal itu, kotak amal itu tidak berkerumun dan  siapapun yang beramal jaga jarak fisik antara dirinya dengan orang lain, disiplin adalah bagian dari ajaran agama,” tutup Robikin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com