Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Protokol Kesehatan Covid-19 Saat Mudik Idul Adha Diperketat

Kompas.com - 30/07/2020, 17:24 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan saat arus mudik.

Hal ini menyusul perkembangan kasus terkini, yang menyebut ada lima provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 signifikan akibat perjalanan mudik jelang Hari Raya Idul Adha.

"Kami makanya minta untuk protokol Covid-19 di era mudik ini, arus mudik, supaya diperketat," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: 5 Provinsi Catat Penambahan Kasus Covid-19 yang Tinggi akibat Mudik Jelang Idul Adha

Namun, ia sendiri mengaku mendapatkan laporan bahwa arus mudik Idul Adha kali ini tidak seramai mudik-mudik sebelum terjadi Pandemi Covid-19.

Menurut Dasco, ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, yaitu faktor kesehatan dan kedua, yaitu faktor konomi.

"Memang yang mudik menimbang-nimbang masalah kesehatan, juga menimbang-nimbang soal masa ekonomi yang agak berat, sehingga kemauan atau keinginan untuk mudik itu juga berkurang," tuturnya.

Dasco pun mengingatkan agar perjalanan mudik di masa pandemi ini direncanakan dengan baik.

Baca juga: Kutip WHO, Satgas Covid-19 Nilai Mudik Idul Adha Jadi Keputusan Hidup atau Mati

Ia meminta agar seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam perjalanan mudik.

"Tetapi di balik semua ini, kami minta kepada semua, baik yang mau mudik, yang dipakai sarana kendaraan umum maupun pribadi, pemerintah daerah, semua untuk kemudian untuk melengkapi sarana dan prasana untuk protokol Covid-19 yang ketat," kata Dasco.

Diberitakan, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada lima provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 yang tinggi.

Hal itu diketahui dari data perkembangan kasus harian Covid-19 per 29 Juli 2020. Menurut Wiku, penambahan kasus Covid-19 di lima daerah tersebut terkait erat dengan mobilitas masyarakat yang mudik menjelang Idul Adha.

"Ini adalah daerah-daerah yang kebetulan juga daerah tujuan mudik. Ini adalah kasus dalam satu hari," kata Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Kamis (30/7/2020).

Kelima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta sebanyak 577 kasus, Jawa Timur 359 kasus, Jawa Tengah 313 kasus, Sumatera Utara 241 kasus, dan Sulawesi Selatan 128 kasus.

Baca juga: Amankan Mudik Idul Adha, Korlantas Polri Turunkan Sepertiga Personel

Wiku menuturkan, penambahan kasus tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam rangka perayaan Idul Adha.

Ia meminta masyarakat yang akan mudik agar mempertimbangkannya kembali dan sebisa mungkin menghindarinya jika tidak terlalu mendesak.

"Karena penyumbang kasus besar (Covid-19) adalah daerah-daerah tujuan dan asal mudik," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com