Berbincang Virtual, Menlu RI dan China Bahas Vaksin Covid-19 hingga Kasus ABK

Kompas.com - 30/07/2020, 16:32 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Jakarta, 10 Januari 2020. AJENG DINAR ULFIANA/REUTERSMenteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Jakarta, 10 Januari 2020.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri ( Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan virtual dengan Menlu China Wang Yi pada Kamis (30/7/2020).

Dalam pertemuan itu, Retno membahas empat isu yakni masalah vaksin Covid-19, kerja sama pemulihan ekonomi pasca pandemi, masalah anak buah kapal ( ABK) dan situasi Laut China Selatan.

"Kami sepakat untuk meningkatkan kolaborasi internasional guna penanganan Covid-19 teutama dalam menjamin rantai pasokan bahan baku bagi produksi obat dan pengembangan vaksin," kata Retno melalui telekonferensi, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: UPDATE 30 Juli: Ada 53.723 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Terkait masalah percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Retno meminta akses ekspor Indonesia untuk China diperluas.

Terutama terkait ekspor minyak kelapa sawit, sarang burung walet, buah tropis dan produk laut.

"Kalau kita melihat data BPS bulan Mei dan Juni ini alhamdulillah Indonesia justru berhasil meningkatkan kinerja ekspor tidak saja ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tetapi juga ke Amerika serikat, India, Jepang dan Singapur," ujarnya.

Baca juga: 3 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pelita di Tanjung Priok Tutup Tiga Hari

Masih dalam hal pemulihan ekonomi Retno juga ingin menjaga investasi yang berkualitas dan saling menguntungkan dengan China.

Mengingat, lanjut dia, China merupakan investor terbesar kedua untuk Indonesia setelah Singapura.

"Kemudian hal lain yang kita bahas adalah rencana pembentukan travel coridor bagi bisnis essential yaitu bussiness essential travel coridor arragement yang diharapkan dapat kita selesaika dalam waktu dekat dengan RRT," imbuhnya.

Sementara terkait kondisi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan China, Retno meminta pemerintah China segera menindaklanjuti laporan yang masuk secara transparan.

Serta meminta pemerintah China melakukan investigasi menyeluruh kemudian dilanjutkan dengan pemberian hukuman pada pelaku kematian ABK Indonesia, pelarungan jenazah dan kondisi kerja yang tidak layak.

Baca juga: Faisal Basri: Hilirisasi Untungkan Industri China, Sadar Enggak Sih Kita?

"Saya juga mendesak agar pemerintah RRT agar dapat memproses secara hukum pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan agen-agen penyalur ABK di Indonesia," ungkapnya.

Sedangkan terkait situasi Laut China Selatan, Retno menegaskan prinsip-prinsip Indonesia yang selalu menghormati UNCLOS 1982 yang mengatur tentang perairan internasional.

"Semua negara di kawasan memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi yang damai stabil termasuk situasi di Laut China Selatan," ucap Retno Marsudi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X