Berbincang Virtual, Menlu RI dan China Bahas Vaksin Covid-19 hingga Kasus ABK

Kompas.com - 30/07/2020, 16:32 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Jakarta, 10 Januari 2020. AJENG DINAR ULFIANA/REUTERSMenteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi di Jakarta, 10 Januari 2020.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan virtual dengan Menlu China Wang Yi pada Kamis (30/7/2020).

Dalam pertemuan itu, Retno membahas empat isu yakni masalah vaksin Covid-19, kerja sama pemulihan ekonomi pasca pandemi, masalah anak buah kapal (ABK) dan situasi Laut China Selatan.

"Kami sepakat untuk meningkatkan kolaborasi internasional guna penanganan Covid-19 teutama dalam menjamin rantai pasokan bahan baku bagi produksi obat dan pengembangan vaksin," kata Retno melalui telekonferensi, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: UPDATE 30 Juli: Ada 53.723 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Terkait masalah percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Retno meminta akses ekspor Indonesia untuk China diperluas.

Terutama terkait ekspor minyak kelapa sawit, sarang burung walet, buah tropis dan produk laut.

"Kalau kita melihat data BPS bulan Mei dan Juni ini alhamdulillah Indonesia justru berhasil meningkatkan kinerja ekspor tidak saja ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tetapi juga ke Amerika serikat, India, Jepang dan Singapur," ujarnya.

Baca juga: 3 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pelita di Tanjung Priok Tutup Tiga Hari

Masih dalam hal pemulihan ekonomi Retno juga ingin menjaga investasi yang berkualitas dan saling menguntungkan dengan China.

Mengingat, lanjut dia, China merupakan investor terbesar kedua untuk Indonesia setelah Singapura.

"Kemudian hal lain yang kita bahas adalah rencana pembentukan travel coridor bagi bisnis essential yaitu bussiness essential travel coridor arragement yang diharapkan dapat kita selesaika dalam waktu dekat dengan RRT," imbuhnya.

Sementara terkait kondisi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan China, Retno meminta pemerintah China segera menindaklanjuti laporan yang masuk secara transparan.

Serta meminta pemerintah China melakukan investigasi menyeluruh kemudian dilanjutkan dengan pemberian hukuman pada pelaku kematian ABK Indonesia, pelarungan jenazah dan kondisi kerja yang tidak layak.

Baca juga: Faisal Basri: Hilirisasi Untungkan Industri China, Sadar Enggak Sih Kita?

"Saya juga mendesak agar pemerintah RRT agar dapat memproses secara hukum pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan agen-agen penyalur ABK di Indonesia," ungkapnya.

Sedangkan terkait situasi Laut China Selatan, Retno menegaskan prinsip-prinsip Indonesia yang selalu menghormati UNCLOS 1982 yang mengatur tentang perairan internasional.

"Semua negara di kawasan memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi yang damai stabil termasuk situasi di Laut China Selatan," ucap Retno Marsudi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X