Berbincang Virtual, Menlu RI dan China Bahas Vaksin Covid-19 hingga Kasus ABK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan virtual dengan Menlu China Wang Yi pada Kamis (30/7/2020).

Dalam pertemuan itu, Retno membahas empat isu yakni masalah vaksin Covid-19, kerja sama pemulihan ekonomi pasca pandemi, masalah anak buah kapal (ABK) dan situasi Laut China Selatan.

"Kami sepakat untuk meningkatkan kolaborasi internasional guna penanganan Covid-19 teutama dalam menjamin rantai pasokan bahan baku bagi produksi obat dan pengembangan vaksin," kata Retno melalui telekonferensi, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: UPDATE 30 Juli: Ada 53.723 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Terkait masalah percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Retno meminta akses ekspor Indonesia untuk China diperluas.

Terutama terkait ekspor minyak kelapa sawit, sarang burung walet, buah tropis dan produk laut.

"Kalau kita melihat data BPS bulan Mei dan Juni ini alhamdulillah Indonesia justru berhasil meningkatkan kinerja ekspor tidak saja ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tetapi juga ke Amerika serikat, India, Jepang dan Singapur," ujarnya.

Baca juga: 3 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pelita di Tanjung Priok Tutup Tiga Hari

Masih dalam hal pemulihan ekonomi Retno juga ingin menjaga investasi yang berkualitas dan saling menguntungkan dengan China.

Mengingat, lanjut dia, China merupakan investor terbesar kedua untuk Indonesia setelah Singapura.

"Kemudian hal lain yang kita bahas adalah rencana pembentukan travel coridor bagi bisnis essential yaitu bussiness essential travel coridor arragement yang diharapkan dapat kita selesaika dalam waktu dekat dengan RRT," imbuhnya.

Sementara terkait kondisi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan China, Retno meminta pemerintah China segera menindaklanjuti laporan yang masuk secara transparan.

Serta meminta pemerintah China melakukan investigasi menyeluruh kemudian dilanjutkan dengan pemberian hukuman pada pelaku kematian ABK Indonesia, pelarungan jenazah dan kondisi kerja yang tidak layak.

Baca juga: Faisal Basri: Hilirisasi Untungkan Industri China, Sadar Enggak Sih Kita?

"Saya juga mendesak agar pemerintah RRT agar dapat memproses secara hukum pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan agen-agen penyalur ABK di Indonesia," ungkapnya.

Sedangkan terkait situasi Laut China Selatan, Retno menegaskan prinsip-prinsip Indonesia yang selalu menghormati UNCLOS 1982 yang mengatur tentang perairan internasional.

"Semua negara di kawasan memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi yang damai stabil termasuk situasi di Laut China Selatan," ucap Retno Marsudi.