Sebelum dan Sesudah Dinas Luar Kota, Menkes Minta Karyawan Jalani "Swab Test"

Kompas.com - 30/07/2020, 16:04 WIB
Tim medis Puskesmas Kecamatan Tanah Abang mengambil sampel lendir warga saat tes usap di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020). Pemerintah Kota Jakarta Pusat melalui Kecamatan Tanah Abang melakukan rapid dan swab test COVID-19 yang diperuntukkan bagi para pedagang dan warga di sekitar pasar tersebut. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTim medis Puskesmas Kecamatan Tanah Abang mengambil sampel lendir warga saat tes usap di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020). Pemerintah Kota Jakarta Pusat melalui Kecamatan Tanah Abang melakukan rapid dan swab test COVID-19 yang diperuntukkan bagi para pedagang dan warga di sekitar pasar tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto meminta karyawan yang akan melakukan dinas luar kota menjalani tes usap atau swab test dengan pemeriksaan real time (RT) PCR. Begitu juga dengan karyawan yang telah selesai dinas luar kota. 

Instruksi ini khususnya dia sampaikan kepada para pegawai di lingkungan Kemenkes. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19 di perkantoran.

Baca juga: Aturan Baru Menkes: Pasien Covid-19 Bisa Klaim Biaya Rawat Lewat RS

“Saya meminta agar semua yang tugas dinas diperiksa swab, tujuannya agar tidak terjadi penularan," ujar Terawan sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Kamis (30/7/2020).

"Karena bisa saja kita dari luar kota jadi carrier (pembawa virus). Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tutur dia.

Adapun pemeriksaan swab yaitu cara untuk mendapatkan sampel yang digunakan dalam metode PCR. Pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung atau tenggorokan seseorang.

Baca juga: Lampaui Target Jokowi, 30.261 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Sampel lendir yang diambil dengan metode swab akan diperiksa menggunakan metode PCR atau Polymerase Chain Reaction.

Hasil akhir dari pemeriksaan tersebut menunjukkan ada tidaknya virus corona dalam tubuh seseorang.

Menurut Terawan, tempat kerja memiliki kontribusi besar dalam memutus rantai penularan Covid-19.

"Jumlah pekerja, mobilitas dan interaksi dalam aktivitas pekerja cukup tinggi, dan apabila bisa dilakukan mitigasi dan menyiapkan tempat kerja yang aman, maka diharapkan dapat memutus rantai penularan," kata Terawan.

Baca juga: Terawan: Pembukaan Perkantoran Harus Dipersiapkan Secara Matang

 

Sebelumnya, Terawan mengatakan, pembukaan kembali aktivitas perkantoran harus dipersiapkan secara matang. Prinsip keamanan dan kenyamanan pekerja harus diutamakan mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Pembukaan kembali aktivitas perkantoran harus dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan para pekerja," ujar Terawan.

"Prinsip-prinsip pencegahan Covid-19 seperti pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, juga mutlak harus dilaksanakan oleh pengelola maupun pekerja perkantoran agar tidak terjadi klaster baru penularan Covid-19," ucapnya.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X