KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurhadi dan Menantunya

Kompas.com - 30/07/2020, 16:03 WIB
Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar Nurhadi bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK melanjutkan pemeriksaan Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATTersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar Nurhadi bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK melanjutkan pemeriksaan Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memperpanjang masa penahanan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, masa penahanan Nurhadi dan memantunya diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai Sabtu (1/8/2020) hingga Minggu (30/8/2020) mendatang.

"Hari ini Kamis, (30/7/2020) dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari pertama berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat," kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2020).

Diketahui, Nurhadi ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK sedangkan Rezky ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK sejak Selasa (2/6/2020) lalu.

Baca juga: KPK Panggil Tiga PNS sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Keduanya ditahan setelah ditangkap penyidik KPK di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6/2020) malam.

Ali menuturkan, penyidik masih akan terus mendalami perkara dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang menjerat Nurhadi dan Rezky sebagai tersangka.

"Saat ini penyidik KPK masih akan terus memanggil dan memeriksa beberapa saksi terkait perkara tersebut," ujar Ali.

Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar Rezky Herbiyono (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Rezky yang merupakan menantu dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nzANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar Rezky Herbiyono (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Rezky yang merupakan menantu dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Diketahui, Nurhadi, Rekzy, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Nurhadi dan Rezky yang sempat buron kini telah berada di dalam tahanan namun KPK masih memburu Hiendra yang hingga kini berstatus buron.

Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Baca juga: KPK Periksa Nurhadi, Konfirmasi Sejumlah Dokumen

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni, perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Baca juga: KPK Diminta Dalami Dugaan TPPU oleh Mantan Sekretaris MA Nurhadi



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 4.634, Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi selama Pandemi

UPDATE: Bertambah 4.634, Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi selama Pandemi

Nasional
Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Nasional
Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Nasional
Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Nasional
10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

Nasional
Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam 'Action Plan' Jaksa Pinangki

Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam "Action Plan" Jaksa Pinangki

Nasional
Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Nasional
Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X