Kompas.com - 30/07/2020, 15:36 WIB
Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo untuk pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

“BJP PU didampingi oleh staf Divkum (Divisi Hukum) Polri diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2020).

Sejak kasus tersebut dinaikkan statusnya ke penyidikan pada 20 Juli 2020 hingga Prasetijo ditetapkan sebagai saksi pada Senin (27/7/2020), penyidik telah memeriksa 21 saksi.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Diduga Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Polri: Mau Menolong Saja

Pada Rabu (29/7/2020) kemarin, Awi mengatakan, penyidik kembali memeriksa lima orang saksi.

Dua orang saksi merupakan flight operation PT TPA berinisal B dan SB.

Kemudian, penyidik memeriksa tiga orang dari Pontianak, Kalimantan Barat yaitu E, dokter P, dan Iptu J.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia tak membeberkan lebih lanjut perihal hubungan para saksi dalam kasus ini.

Lebih lanjut, Awi mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

“Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini telah membuka penyelidikan terkait kemungkinan adanya aliran dana pada pusaran kasus Djoko S Tjandra,” ucap dia.

Setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi, Bareskrim Polri menetapkan Prasetijo sebagai tersangka dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

Baca juga: Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dapat Apa?

Prasetijo diduga telah membuat dan menggunakan surat palsu.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa dua surat jalan, dua surat keterangan pemeriksaan Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan.

“Terkait konstruksi pasal tersebut, maka tersangka BJP PU telah menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu tersebut, di mana saudara AK dan JST berperan menggunakan surat palsu tersebut,” kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Kemudian, Prasetijo diduga tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri atau penegak hukum karena telah membiarkan atau memberi pertolongan kepada Djoko Tjandra.

Prasetijo juga diduga telah menghalangi penyidikan dengan menghilangkan sebagian barang bukti.

"Tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andriyanto untuk membakar surat yang telah digunakan dalam perjalanan oleh AK dan JST, termasuk tentunya oleh yang bersangkutan (Prasetijo),” ucap dia.

Prasetijo pun disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Karut-marut pelarian Djoko Tjandra yang menyeret Polri berawal dari surat jalan untuk buron tersebut yang diterbitkan oleh Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Baca juga: Surat Jalan Djoko Tjandra Antarkan Brigjen Prasetijo ke Status Tersangka...

Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan.

Selain dugaan tindak pidana, Prasetijo juga diduga melanggar disiplin dan kode etik.

Dalam kasus ini, dua jenderal Polri lainnya telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Djoko Tjandra.

Keduanya yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Nasional
Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Nasional
Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Nasional
18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

Nasional
Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Nasional
Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Nasional
LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

Nasional
Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Nasional
Ada Usul Lockdown Regional, DPR: Pemerintah Perlu Kaji dengan Matang

Ada Usul Lockdown Regional, DPR: Pemerintah Perlu Kaji dengan Matang

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kemenhub Diminta Perketat Regulasi Terkait Transportasi

Kasus Covid-19 Melonjak, Kemenhub Diminta Perketat Regulasi Terkait Transportasi

Nasional
Kegiatan di Tempat Ibadah Ditiadakan Selama Masa Penguatan PPKM Mikro 22 Juni-5 Juli

Kegiatan di Tempat Ibadah Ditiadakan Selama Masa Penguatan PPKM Mikro 22 Juni-5 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X