Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

23 Bakal Paslon Kepala Daerah Perseorangan Lulus Verifikasi Pilkada

Kompas.com - 30/07/2020, 15:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 23 bakal pasangan calon (bapaslon) dinyatakan memenuhi syarat pencalonan kepala daerah perseorangan (independen/non partai politik) pada Pilkada 2020.

Ke-23 bapaslon itu terdiri dari bakal calon bupati dan wakil bupati, serta bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Mereka dinyatakan memenuhi syarat setelah diverifikasi perihal keterpenuhan syarat minimal dukungan dan sebaran dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Pilkada Berlanjut, Ketua KPU: Tak Ada yang Tahu Kapan Pandemi Berakhir

"Dari pleno rekapitulasi secara berjenjang tersebut, hasilnya adalah terdapat 23 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota yang dinyatakan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Hasyim menjelaskan, tahapan pencalonan kepala daerah perseorangan dimulai dari verifikasi dukungan pemilih. KPU telah menetapkan jumlah minimal dukungan dan sebarannya yang harus dibuktikan calon perseorangan.

Awalnya, pada pemilihan gubernur, terdapat dua bapaslon yang menyerahkan berkas dukungan calon untuk masing-masing mengikuti Pilgub Sumatera Barat dan Kalimantan Utara.

Sementara, pada pemilihan bupati dan wali kota, terdapat 201 bapaslon yang tersebar di 127 kabupaten/kota.

Baca juga: Sudah Habiskan Rp 1 Triliun, KPU Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Digelar

 

Dari situ, KPU melakukan serangkaian pengecekan dan verifikasi.

Dari hasil verifikasi, dinyatakan 23 paslon Pilbup/Pilwalkot memenuhi syarat. Sisanya ada yang menarik berkas persyaratan ada pula yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Mereka yang belum memenuhi syarat diberi kesempatan untuk menyerahkan perbaikan dokumen syarat dukungan.

Sampai dengan hari terakhir penyerahan dukungan perbaikan, hanya ada 96 bapaslon yang menyerahkan dokumen. Dari 96 bapaslon itu, 73 di antaranya dinyatakan telah memenuhi jumlah kekurangan dukungan perbaikan.

Selanjutnya, ke-73 bapaslon itu akan diverifikasi dokumen perbaikannya oleh KPU.

Baca juga: Pilkada 2020 Jalan Terus Meski Covid-19 Tembus 100.000 Kasus...

"Tahapan berikutnya adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020," kata Hasyim.

Mereka yang memenuhi syarat sebagai bapaslon perseorangan selanjutnya dapat mengikuti pendaftaran calon kepala daerah bersamaan dengan bapaslon dari partai politik pada 4 sampai 6 September mendatang.

Adapun 23 bapaslon yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU berasal dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Sibolga, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Sijunjung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com