Polemik Nama Merdeka Belajar, Nadiem Dinilai Dapat Promosikan Merek Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik di masyarakat, terutama di kalangan praktisi pendidikan.

Kebijakan tersebut dinilai dapat menguntungkan entitas pendidikan swasta tertentu. Sebab, Merdeka Belajar saat ini sudah terdaftar sebagai merek dagang milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.

Bahkan, pengamat pendidikan Ahmad Rizali menilai, Mendikbud Nadiem Makarim bisa saja  dianggap mempromosikan produk swasta itu secara gratis.

"Mendikbud dijerumuskan swasta pemilik merek untuk 'menjadi brand ambassador', enak sekali swasta pemilik merek punya duta besar menteri dan gratis," kata Ahmad Rizali saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Merdeka Belajar: Kelulusan Siswa Tahun Ini Ditentukan Ujian Sekolah

Lebih lanjut, Ahmad menganalogikan Merdeka Belajar dengan sebuah pantai. Menurut dia, walaupun sama-sama bisa digunakan, namun ada yang diuntungkan jika merek itu bukan milik publik.

"Karena seperti pemilik pantai yang memberi izin kepada pemakai, sangat beda dengan pantai milik publik," ujar Ahmad.

Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menilai ada koflik kepentingan dalam narasi Merdeka Belajar.

Sebab, kata dia, pemilik merek dagang tersebut adalah konsultan dari Kemendikbud.

"Ini jelas terjadi konflik kepentingan karena pihak swasta pemilik merek dagang itu adalah konsultan kemendikbud,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: 7 Catatan PGRI soal Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Mendikbud Nadiem

Ia menilai, narasi tersebut merupakan bentuk promosi negara terhadap produk pendidikan swasta.

Menurut dia, hal itu dapat berbahaya karena dilakukan oleh negara. Kemudian, narasi yang tersebar di seluruh Indonesia ini menguntung kan pihak swasta.

"Ini promosi produk swasta secara gratis ke seluruh Indonesia, apalagi ini dilakukan oleh negara. Ini kesalahan fatal." ujar Ubaid.

"Pihak swasta tidak perlu promosi dengan mengeluarkan uang banyak, biar negara saja yang melakukan dengan uang rakyat. Bahaya ini." kata dia

Baca juga: Komisi X DPR Beri Masukan Program Merdeka Belajar, Ini Tanggapan Nadiem Makarim