Covid-19 Tembus 100.000 Kasus dan Keengganan Pemerintah Kembali Perketat PSBB

Masyarakat diimbau sering mencuci tangan, mengenakan masker dan menjaga jarak aman saat berada di luar rumah.

"Tolong kita disiplin bersama, perbaiki perilaku kita, sehingga secara bertahap rasa aman terbentuk. Jangan terburu-buru, tapi jangan menutup diri," kata Budi.

Disarankan WFH

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai pemerintah perlu melakukan langkah untuk menekan kurva Covid-19.

Ia menilai imbauan agar masyarakat patuh protokol kesehatan tidak cukup untuk menghentikan penyebaran. Sebab, masih tetap ada risiko penularan jika aktivitas ekonomi dilonggarkan.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.

Baca juga: Satgas: Perkantoran Perlu Ditunjang Fasilitas Cegah Penularan Covid-19

Ia menilai, kantor di sektor non-esensial sebaiknya ditutup dan menerapkan kembali work from home (WFH) sampai akhir tahun. Hal ini juga termasuk untuk sektor pendidikan.

"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia, kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky.

Dicky juga memberikan catatan, penutupan kantor non-esensial dan sekolah harus dilakukan secara serentak dengan kedisiplinan penuh dari masyarakat.

Menurut dia, penularan Covid-19 melalui mikrodroplet membuat potensi infeksi di indoor dua puluh kali lebih besar dibandingkan dari outdoor.

Kondisi inilah yang membuat orang-orang di dalam gedung sangat rawan terpapar.

"Di Australia, 80 persen kasusnya berasal dari klaster perkantoran. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita di Indonesia," tambah dia.

Perbanyak Tes

Meski kasus Covid-19 sudah menembus 100.000, namun tes spesimen yang dilakukan pemerintah dinilai masih minim.

Sampai Rabu (29/7/2020), jumlah orang yang dites baru berjumlah 841.027 orang atau 5.288 tes per 1 juta populasi.

Baca juga: Satgas PEN Sebut Ekonomi Digital Belum Mampu Gantikan Konvensional