Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/07/2020, 12:17 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus naik seiring dengan mulai dilonggarkannya pembatasan di berbagai sektor.

Berdasarkan data pemerintah yang masuk pada Rabu (29/7/2020) pukul 12.00 WIB, ada 2.381 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total ada 104.432 kasus Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, 62.138 orang dinyatakan sembuh dan meninggal dunia 4.975 orang.

Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan kasus tertinggi, disusul DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur yang sebelumnya mengalami penurunan kasus, belakangan ini kembali meninggi karena munculnya klaster-klaster baru.

Baca juga: Satgas Pemulihan Ekonomi: Kalau Terus PSBB, Ruang Fiskal Kita Tidak Tahan

Meski kasus Covid-19 terus naik dan menembus angka 100.000, namun pemerintah tak akan kembali memperketat pembatasan aktivitas ekonomi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Saat ditanya wartawan apakah pemerintah akan memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kasus yang naik di sejumlah daerah, Budi menegaskan hal itu tak bisa dilakukan.

Menurut dia, daerah tidak bisa secara terus menerapkan pembatasan secara ketat karena bisa membuat aktivitas ekonomi terhenti dan berdampak pada ruang fiskal.

"Kalau terus menerus lockdown (PSBB) tidak akan tahan ruang fiskal kita," kata Budi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19: Untuk Tumbuhkan Ekonomi, Kita Harus Kontak Fisik ke Luar

Budi Gunadi menilai aktivitas masyarakat yang selama pandemi ini lebih banyak berkutat di ruang digital membuat ekonomi melambat.

Sebab, dampak ekonomi dari aktivitas digital belum bisa mencapai level yang sama dengan aktivitas fisik.

Oleh karena itu, Budi menegaskan aktivitas fisik di luar rumah harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi.

"Untuk menumbuhkan ekonomi kita harus secara bertahap mengembalikan rasa aman dan kontak fisik ke luar," kata Budi

Menurut Budi, yang terpenting masyarakat bisa beraktivitas dan bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Standar WHO, Satgas: Ini Alarm

Masyarakat diimbau sering mencuci tangan, mengenakan masker dan menjaga jarak aman saat berada di luar rumah.

"Tolong kita disiplin bersama, perbaiki perilaku kita, sehingga secara bertahap rasa aman terbentuk. Jangan terburu-buru, tapi jangan menutup diri," kata Budi.

Disarankan WFH

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai pemerintah perlu melakukan langkah untuk menekan kurva Covid-19.

Ia menilai imbauan agar masyarakat patuh protokol kesehatan tidak cukup untuk menghentikan penyebaran. Sebab, masih tetap ada risiko penularan jika aktivitas ekonomi dilonggarkan.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.

Baca juga: Satgas: Perkantoran Perlu Ditunjang Fasilitas Cegah Penularan Covid-19

Ia menilai, kantor di sektor non-esensial sebaiknya ditutup dan menerapkan kembali work from home (WFH) sampai akhir tahun. Hal ini juga termasuk untuk sektor pendidikan.

"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia, kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky.

Dicky juga memberikan catatan, penutupan kantor non-esensial dan sekolah harus dilakukan secara serentak dengan kedisiplinan penuh dari masyarakat.

Menurut dia, penularan Covid-19 melalui mikrodroplet membuat potensi infeksi di indoor dua puluh kali lebih besar dibandingkan dari outdoor.

Kondisi inilah yang membuat orang-orang di dalam gedung sangat rawan terpapar.

"Di Australia, 80 persen kasusnya berasal dari klaster perkantoran. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita di Indonesia," tambah dia.

Perbanyak Tes

Meski kasus Covid-19 sudah menembus 100.000, namun tes spesimen yang dilakukan pemerintah dinilai masih minim.

Sampai Rabu (29/7/2020), jumlah orang yang dites baru berjumlah 841.027 orang atau 5.288 tes per 1 juta populasi.

Baca juga: Satgas PEN Sebut Ekonomi Digital Belum Mampu Gantikan Konvensional

Jumlah tersebut dinilai tidak memadai, mengingat total populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa.

Kritik kepada pemerintah terkait masih minimnya jumlah tes di Indonesia disampaikan salah satunya oleh organisasi KawalCOVID19.

Dalam sebuah utas yang diunggah di Twitter, Selasa (28/7/2020) berjudul Berpacu Lawan Pandemi, mereka melampirkan bukti rendahnya kapasitas tes di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam utas tersebut KawalCOVID19 juga menyebut bahwa pemerintah perlu menaikkan kapasitas tes Indonesia hingga 300.000 per hari.

Juru Bicara KawalCOVID19 Miki Salman mengatakan, dengan mengunggah utas tersebut mereka sebenarnya meminta pemerintah untuk mencoba fokus ke satu hal saja dalam penanganan pandemi ini.

"Kalau tidak ada hal lain yang bisa pemerintah lakukan, satu hal saja yang harus pemerintah lakukan untuk menyelesaikan ini, yaitu meningkatkan kapasitas tes," kata Miki.

Baca juga: Covid-19 di Indonesia Capai 100.000 Kasus, Situasi Masih Krisis, dan Kewaspadaan Kita

Angka 300.000 tes memang terlihat besar dan berkali lipat dibanding jumlah kapasitas tes yang dilakukan Indonesia saat ini.

Namun, Miki mengatakan, bila dibandingkan dengan negara lain, kapasitas tes Indonesia saat ini masih sangat rendah.

"Tentunya semakin besar negara, ya harus lebih besar tesnya," kata Miki.

Ia menganalogikan penyebaran pandemi Covid-19 ini seperti kebakaran hutan, sementara penanganan yang dilakukan pemerintah adalah memadamkannya dengan selang, alias belum maksimal.

Menurutnya alasan tes menjadi sangat penting adalah untuk mengetahui penyebaran orang-orang yang terinfeksi virus corona, sehingga mereka yang tidak terinfeksi masih bisa tetap bekerja. Dengan demikian, maka ekonomi tetap bisa berjalan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja 'One Man Show'

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja "One Man Show"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.