Kompas.com - 30/07/2020, 10:07 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, sebagai alat negara tidak seharusnya Badan Intelijen Negara (BIN) digunakan untuk menangkap buron kasus korupsi.

Sebab, di dalam hukum internasional, tidak diperbolehkan alat negara melakukan kegiatan di negara lain, kecuali mendapatkan persetujuan dari otoritas setempat.

"Secara hukum internasional tidak seharusnya BIN sebagai alat negara digunakan untuk melacak dan mengembalikan buron pelaku kejahatan kerah putih," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Saat Budi Gunawan Dituntut Mundur dari Kepala BIN...

Di banyak negara, ia menambahkan, eksistensi sebuah lembaga intelijen diakui keberadaannya. Namun, dalam menjalankan operasi intelijen di negara lain, hal itu dilakukan secara tertutup.

Operasi intelijen secara tertutup, imbuh dia, merupakan sebuah hal yang mahfum dilakukan.

Sebab, bila kegiatan mereka diketahui oleh aparat negara setempat maka berpotensi merusak hubungan baik antar negara.

Peristiwa seperti itu sudah pernah terjadi di Indonesia pada 2013 silam. Saat itu, diduga intelijen Australia menyadap ponsel almarhum Ibu Negara Ani Yudhoyono.

"Meski Australia tidak mengakui maupun membantah, namun hal ini berakibat pada pembekuan sejumlah kerjasama Indonesia-Australia," ujar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu.

Baca juga: Kejari Jaksel Baru Tahu Djoko Tjandra Ajukan PK Usai Terima Surat Panggilan Sidang

Hal berbeda, imbuh Hikmahanto, bila antar lembaga intelijen mempunyai dan melakukan kerja sama.

Atas dasar itulah, intelijen suatu negara dapat membantu melacak seseorang di negaranya yang diminta lembaga negara lain. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya.

"Saling kerja sama ini yang memungkinkan buron Samadikun Hartono diekstradisi dari China ke Indonesia," tutur Hikmahanto.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan.

Baca juga: Deputi VII: BIN Tak Punya Wewenang Tangkap Koruptor

Hal itu menyusul kegagalan BIN dalam mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra, sehingga dapat dengan mudah bepergian di Indonesia.

"Presiden Joko Widodo juga harus segera memberhentikan Kepala BIN Budi Gunawan jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Pelarian Djoko Tjandra Turut Menyeret Oknum Jaksa, Dipidana?

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Nasional
Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Nasional
LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

Nasional
KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

Nasional
LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Nasional
Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Nasional
KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

Nasional
Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Nasional
Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Nasional
Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Nasional
Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Nasional
RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

Nasional
Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.