Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Tak Efektif, Komisi X Akan Panggil Nadiem

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meskipun DPR dalam masa reses.

Menurut Huda, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran jarak jauh.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Kak Seto: Orangtua jadi Kunci Kesuksesan Pembelajaran Jarak Jauh

Huda mengungkapkan, banyak laporan dari masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah memunculkan masalah baru.

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal.

Hal ini, kata dia, justru berbahaya. Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan-kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Selain itu, Huda menilai, Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

"Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif," tutur politisi PKB ini.

Huda mengatakan, Komisi X sedang mengupayakan agar raker dengan Kemendikbud dapat dilaksanakan.

Sebab, kata dia, dalam masa reses tidak diperkenankan mengadakan rapat yang sifatnya pengawasan.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Oleh sebab itu, Komisi X sedang mengupayakan komunikasi dengan pimpinan DPR RI untuk dapat melaksanakan raker.

"Jadwal masih menunggu, karena dalam tatib kami, tidak diperbolehkan ada raker. Jadi harus mengubah tatib itu dan rapat yang bisa mengubah itu adalah Bamus," tuturnya.