Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Penjelasan BIN Soal Permintaan ICW

Kompas.com - 30/07/2020, 07:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan adanya penambahan 2.381 kasus baru Covid-19 di Tanah Air dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut mengakibatkan akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 104.432 orang sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.

Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) angkat bicara soal permintaan Indonesia Corruption Watch kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi dan mencopot Kepala BIN Budi Gunawan.

ICW berpandangan bahwa Budi Gunawan telah gagal dalam mendeteksi keberadaan buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.

Namun, di sisi lain, BIN berdalih bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk menangkap koruptor.

Berikut berita yang banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Penambahan 2.381 kasus positif Covid-19

Penambahan kasus tersebut diketahui setelah pemerintah memeriksa 30.261 spesimen dari 17.859 orang yang diambil sampelnya.

Adapun jumlah spesimen yang berhasil diperiksa kemarin merupakan rekor tertinggi sejauh ini.

Total, saat ini sudah 1.447.582 spesimen yang diperiksa dari 841.027 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan lebih dari satu kali.

Sementara itu, berdasarkan data yang sama juga diketahui terdapat penambahan 1.599 pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh.

Sejauh ini, total pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 62.138 orang.

Adapun, 74 pasien Covid-19 juga dilaporkan tutup usia dalam sehari.

Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 ada 4.975 orang.

Selengkapnya di sini

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com