Respons NU dan Muhammadiyah Setelah Nadiem Makarim Minta Maaf...

"Kami memang selalu tegaskan bahwa dari awal rencana dan komitmen kami untuk pakai dana mandiri 50M di POP," kata Haviez saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020) pagi.

"Tanoto Foundation tidak menggunakan dana pemerintah untuk mendukung Program Penggerak. Tidak ada hibah dana pemerintah ke Tanoto Foundation," lanjut dia.

Tanoto Foundation telah menggunakan skema pembiayaan mandiri dalam menjalankan POP.

"Sejak semula, Tanoto Foundation di dalam aplikasi untuk mendukung Program Organisasi Penggerak telah memilih skema pembiayaan mandiri di dalam pelaksanaannya," ucap Haviez.

Menurut Haviez, keikutsertaan Tanoto Foundation dalam POP adalah melalui Program Pintar Penggerak.

Program tersebut didesain tidak menggunakan dana pemerintah, tetapi dengan dana sendiri yang bernilai investasi lebih dari Rp 50 miliar dalam dua tahun.

Baca juga: Ikuti POP Kemendikbud, Tanoto Foundation Sebut Tak Ajukan Dana ke Pemerintah

"Melalui Program Pintar Penggerak, didesain tidak menggunakan dana pemerintah, tetapi sepenuhnya dibiayai dana sendiri dengan nilai investasi lebih dari Rp 50 miliar untuk periode dua tahun 2020-2022," kata Haviez.

Melalui Program Pintar Penggerak, Tanoto Foundation akan bekerja untuk mengembangkan kapasitas tenaga pengajar di 260 sekolah penggerak.

Di antaranya, 160 sekolah dasar dan 100 sekolah menengah pertama di empat kabupaten, yakni Kampar (Riau), Muaro Jambi (Jambi), Tegal (Jawa Tengah), dan Kutai Barat (Kalimantan Timur).

Di antaranya, 160 sekolah dasar dan 100 sekolah menengah pertama di empat kabupaten, yakni Kampar (Riau), Muaro Jambi (Jambi), Tegal (Jawa Tengah), dan Kutai Barat (Kalimantan Timur).

Haviez menyebutkan, Tanoto Foundation bukan program corporate social responsibility (CSR) dari suatu grup bisnis, melainkan inisiatif independen untuk mendukung pemerintah meningkatkan prestasi siswa Indonesia.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Minta Maaf, NU Enggan Kembali Gabung POP

"Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi yang bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesiasejak 1998," kata dia.

NU dan Muhammadiyah tolak gabung POP

Sementara itu, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU Arifin Junaidi menegaskan, lembaganya tidak akan kembali bergabung dalam POP meski Mendikbud Nadiem Makarim sudah meminta maaf.

"Tidak (enggan bergabung kembali)," kata Arifin saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Menurut Arifin, ada dua alasan lembaganya tidak mau bergabung kembali ke POP.