Komnas HAM Banyak Terima Aduan Dugaan Pelanggaran HAM yang Libatkan Kepala Daerah

Kompas.com - 29/07/2020, 20:10 WIB
Komisioner Komnas HAM Hairansyah saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKomisioner Komnas HAM Hairansyah saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Hairansyah mengungkapkan, pihaknya banyak menerima aduan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan jajaran kepala daerah.

Pengaduan ini terkait dugaan pelanggaran di berbagai sektor.

"Dalam banyak pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM, pemerintah daerah adalah salah satu pihak yang paling banyak diadukan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM," kata Hariansyah dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Rabu (29/7/2020).

Menurut Hariansyah, pengaduan yang diterima Komnas HAM itu misalnya terkait kasus konflik agraria, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, Ini Sebabnya

Lalu konflik masyarakat adat, kelompok rentan, perburuhan, tenaga kerja, yang seluruhnya melibatkan pemerintah daerah.

Melihat kecenderungan itu, Hariasnyah menyebut bahwa kepala daerah punya peran penting dalam proses penegakan dan perlindungan HAM di daerah.

Hal itu sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 28e Ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa tanggung jawab pelaksanaan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM ada pada negara, terutama pemerintah, termasuk pemda.

"Sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan HAM, tentu diharapkan pemda yang terpilih adalah pemda yang pro kepada penegakan HAM, perlindungan HAM, dan pemajuan HAM," ujarnya.

Baca juga: Investigasi Kematian Warga di Boven Digoel, Komnas HAM Papua Keluarkan 5 Rekomendasi

Hariansyah mengatakan, kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap penegakan HAM seharusnya bisa lahir dari proses Pilkada yang demokratis.

Oleh karenanya, proses Pilkada harus dihindarkan dari konsep oligarki yang justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Menurut Hariansyah, Pilkada harus diupayakan berjalan adil, agar setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih. Hal ini, kata dia, juga bagian dari wujud hak asasi manusia.

"Tentu keterpilihan kepala daerah yang ada harus memiliki legitimasi yang kuat tapi juga memiliki tingkat kecenderungan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan HAM," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X