Permohonan PK Djoko Tjandra Tidak Diterima dan Tak Dilanjutkan ke MA

Kompas.com - 29/07/2020, 19:04 WIB
Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008. KOMPAS/DANU KUSWOROTerdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan, tidak menerima permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

Hal tersebut tertuang dalam surat penetapan dengan nomor 12/Pid/PK/2020?PN.Jkt.Sel tertanggal 28 Juli 2020.

“Amarnya menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon atau terpidana Joko Soegiarto Tjandra tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” kata Humas PN Jaksel Suharno ketika dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: JPU Tolak Tanda Tangani BAP Sidang PK Djoko Tjandra

Suharno mengatakan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Edaran yang dimaksud yaitu, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

“Tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014,” tutur dia.

Baca juga: JPU Minta Majelis Hakim Tolak Permohonan PK Djoko Tjandra

Jika menilik SEMA Nomor 1 Tahun 2012, MA menegaskan bahwa permintaan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya.

Dalam SEMA juga tertulis bahwa permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA.

Diketahui, PN Jaksel telah menggelar sidang permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra sebanyak empat kali, yaitu 29 Juni 2020, 6 Juli 2020, 20 Juli 2020, dan Senin (27/7/2020).

Namun, Djoko Tjandra tak pernah menghadiri sidang dengan alasan sakit. Djoko bahkan menulis surat yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Juli 2020 dan meminta sidang digelar secara virtual.

Baca juga: ICW: Hakim Harus Tolak PK Djoko Tjandra

Kemudian, JPU meminta majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Djoko Tjandra.

“JPU meminta dengan hormat kepada majelis hakim berkenan untuk menyatakan, satu, permohonan PK yang diajukan pemohon Djoko Sugiarto Tjandra harus dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” ucap salah satu jaksa saat sidang di PN Jaksel Senin (27/7/2020).

Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim menolak permohonan Djoko Tjandra perihal perlaksanaan sidang PK secara virtual.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

PN Jakarta Selatan sebelumnya memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah.

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X