Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Standar WHO, Satgas: Ini Alarm

Kompas.com - 29/07/2020, 16:56 WIB
bPersonel TNI saat berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2020). Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI untuk mengerahkan personelnya dalam menertibkan masyarakat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGbPersonel TNI saat berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2020). Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI untuk mengerahkan personelnya dalam menertibkan masyarakat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas ( Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, DKI Jakarta harus memperbaiki kepatuhan warganya terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sebab, dalam dua pekan terakhir, positivity rate DKI Jakarta melebihi standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Positivity rate merupakan rasio jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 berbanding total pemeriksaan.

"Di dua pekan terakhir ternyata angkanya sudah mulai di atas 5 persen. Ini sudah mulai alarming. Harus ada yang ditingkatkan oleh masyarakat di Jakarta agar protokol kesehatan lebih dipatuhi kembali," ujar Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Covid-19, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Pedagang Hewan Kurban dari Luat Kota Tangerang Akan Dites Covid-19

Adapun positivity rate yang ditetapkan oleh WHO adalah di bawah lima persen.

Padahal, pada pekan-pekan sebelumnya, positivity rate DKI Jakarta terus berada di bawah lima persen, antara lain 4,4 persen, 4,07 persen dan 3,07 persen

Menurut dia, kondisi ini harus menjadikan evaluasi semua pihak.

Terlebih, capaian angka ini terjadi saat masa PSBB transisi.

"Ini evaluasi. Sepertinya ada lagi yang harus kita perbaiki. Kami kembali ingatkan masyarakat agar tetap patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan," ucap dia. 

Selain itu, Dewi mengatakan, jumlah pemeriksaan Covid-19 di DKI Jakarta telah melampaui target yang ditetapkan WHO.

Baca juga: Sebaran 2.381 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Adapun standar WHO adalah 1.000 pemeriksaan per 1 juta penduduk dalam waktu sepekan.

"Kalau di Jakarta kita ambil angka bulat, maka satu minggu dilakukan pemeriksaan 10.000. Angkanya jakarta ternyata per 4-10 Juni ini sudah 21.000 per minggu. Sudah melebih dua kali ekspektasi WHO," kata Dewi.

Kemudian, jumlah pemeriksaan itu bertambah menjadi 27.000. Lalu, dua pekan terakhir meningkat sampai dengan 40.000 pemeriksaan dalam sepekan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X