Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Standar WHO, Satgas: Ini Alarm

Kompas.com - 29/07/2020, 16:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, DKI Jakarta harus memperbaiki kepatuhan warganya terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sebab, dalam dua pekan terakhir, positivity rate DKI Jakarta melebihi standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Positivity rate merupakan rasio jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 berbanding total pemeriksaan.

"Di dua pekan terakhir ternyata angkanya sudah mulai di atas 5 persen. Ini sudah mulai alarming. Harus ada yang ditingkatkan oleh masyarakat di Jakarta agar protokol kesehatan lebih dipatuhi kembali," ujar Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Covid-19, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Pedagang Hewan Kurban dari Luat Kota Tangerang Akan Dites Covid-19

Adapun positivity rate yang ditetapkan oleh WHO adalah di bawah lima persen.

Padahal, pada pekan-pekan sebelumnya, positivity rate DKI Jakarta terus berada di bawah lima persen, antara lain 4,4 persen, 4,07 persen dan 3,07 persen

Menurut dia, kondisi ini harus menjadikan evaluasi semua pihak.

Terlebih, capaian angka ini terjadi saat masa PSBB transisi.

"Ini evaluasi. Sepertinya ada lagi yang harus kita perbaiki. Kami kembali ingatkan masyarakat agar tetap patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan," ucap dia. 

Selain itu, Dewi mengatakan, jumlah pemeriksaan Covid-19 di DKI Jakarta telah melampaui target yang ditetapkan WHO.

Baca juga: Sebaran 2.381 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Adapun standar WHO adalah 1.000 pemeriksaan per 1 juta penduduk dalam waktu sepekan.

"Kalau di Jakarta kita ambil angka bulat, maka satu minggu dilakukan pemeriksaan 10.000. Angkanya jakarta ternyata per 4-10 Juni ini sudah 21.000 per minggu. Sudah melebih dua kali ekspektasi WHO," kata Dewi.

Kemudian, jumlah pemeriksaan itu bertambah menjadi 27.000. Lalu, dua pekan terakhir meningkat sampai dengan 40.000 pemeriksaan dalam sepekan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com