Bawaslu Nilai KPU Fokus ke Kesehatan, Abaikan Persoalan Teknis Pilkada 2020

Kompas.com - 29/07/2020, 16:48 WIB
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin menilai, fokus utama Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 cenderung pada persoalan protokol kesehatan.

Akibatnya, hal-hal lain terkait teknis tahapan Pilkada menjadi kurang diperhatikan. Padahal, kata Afif, persoalan teknis Pilkada sama pentingnya.

"Yang saya lihat konsentrasi utamanya menurut saya, fokusnya itu lebih pada protokol kesehatan," kata Afif dalam sebuah diskusi daring yang digelar Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Nasdem Dukung Muhamad-Sara pada Pilkada Tangsel, Bukan Dukung Kadernya

"Yang namanya syarat Pilkada sehat ini ya protokol kesehatan, tapi jangan melupakan hal-hal terkait teknis tahapan yang itu menjadi kewajiban kita untuk menjaganya," tuturnya.

Dari hasil pemantauan Bawaslu terhadap simulasi pemungutan suara yang digelar KPU 22 Juli lalu, ditemukan sejumlah catatan.

Misalnya, antrean pemilih yang begitu panjang saat hendak masuk ke tempat pemungutan suara (TPS).

Antrean disebabkan karena sebelum masuk TPS pemilih harus mencuci tangan dan memakai sarung tangan plastik yang diberi petugas.

Menurut Afif, adanya protokol kesehatan itu menyebabkan satu orang pemilih butuh waktu 2 menit untuk masuk ke TPS.

Dengan perkiraan tersebut, 1 jam waktu di TPS hanya dapat menampung 40 pemilih. Jika dikalkulasikan dengan lamanya waktu pemungutan suara dari pukul 07.00-13.00, maka selama 6 jam 1 TPS hanya dapat menampung 240 pemilih.

Padahal, batas maksimal pemilih yang ditampung 1 TPS 500 pemilih.

"Bagaimana jika (jumlah) pemilihnya lebih dr itu? Itu harus kita pikirkan," ujar Afif.

Baca juga: Purnomo hingga Cucu PB XII Masuk Radar Calon yang Diusung PKS di Pilkada Solo

Hal lain yang juga menjadi catatan Bawaslu ialah kebutuhan tempat yang luas untuk membangun TPS. Sebab, dalam Pilkada kali ini TPS wajib didesain menerapkan jaga jarak antar pemilih dan petugas.

Bawaslu juga mencatat bahwa TPS yang didesain KPU belum ramah pemilih disabilitas.

Dari hasil simulasi pemungutan suara KPU, pintu masuk TPS terlalu kecil sehingga menyulitkan pemilih disabilitas. Peletakan kotak suara juga dinilai terlalu tinggi.

Atas catatan-catatan itu, Afif meminta KPU lebih memperhatikan hal-hal terkait teknis pelaksanaan Pilkada.

Menurut Afif, baik protokol kesehatan maupun teknis penyelenggaraan Pilkada harus diberi perhatian yang cukup besar karena saling berkaitan.

"Bagaimana Pilkada ini berkualitas? Apakah kita harus memilih sehat yang penting sehat, kualitasnya sekian. atau sebaliknya? Kan bukan pilihan yang harus dihadap-hadapkan," ujar Afif.

Baca juga: Punya Kans Besar, Alasan Demokrat Usung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

"Menurut saya dua-duanya harus berkelindan bareng, berbarengan. Pilkada sehat, Pilkada berkualitas, tahapannya juga berkualitas minim pelanggaran," katanya lagi.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X