Polemik RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat: Jangan Kesampingkan Rakyat

Kompas.com - 29/07/2020, 13:18 WIB
Ketua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan, DPR dan pemerintah harus betul-betul mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap omnbus law RUU Cipta Kerja.

Didik mengingatkan bahwa tujuan pembuatan suatu undang-undang ialah demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan sekelompok orang.

"Pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan aspirasi masyarakat, tidak boleh meninggalkan partisipasi publik," kata Didik dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: KSPI: Darurat PHK Lebih Mendesak daripada RUU Cipta Kerja

Menurut Didik, kritik keras terhadap RUU Cipta Kerja saat ini karena sejak awal lahirnya naskah akademik dan draf RUU tersebut sudah cacat konstitusi.

Ia mengatakan, pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup terhadap partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU.

Selain itu, RUU Cipta Kerja dinilai pragmatis dan pembahasannya tidak demokratis.

"RUU Ciptaker ini sangat tidak demokratis. Karena atas nama target yang cepat dan atas nama investasi bisa menafikkan kepentingan, partisipasi dan masukan publik," ujar Didik.

Didik pun mengatakan, DPR dan pemerintah sepatutnya mengelola kritik publik dengan baik dengan memberikan ruang aspirasi yang luas.

Baca juga: Baleg DPR Sebut Pembahasan RUU Cipta Kerja Tidak Akan Dihentikan

Ia menyebut, RUU Cipta Kerja tidak bisa dibahas secara tergesa-gesa.

"Untuk menjawab kekawatiran publik tersebut, pemerintah dan DPR harus transparan dan melibatkan publik sebanyak mungkin. UU harus dibahas dalam dengan suasana yang tenang, tanpa harus diburu-buru oleh waktu, apalagi kepentingan, karena UU harus dipastikan menjadi payung hukum dan melindungi kepentingan masyarakat," tutur dia. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X