Kompas.com - 29/07/2020, 12:26 WIB
Bidik milenial, pengenalan Pancasila di rra digital perlu dikemas lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan zaman yang terus berubah. KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOBidik milenial, pengenalan Pancasila di rra digital perlu dikemas lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan zaman yang terus berubah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah derasnya arus informasi di era digital, penggunaan formula tepat dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada semua lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial menjadi tantangan tersendiri.

"Tentu saja metodenya harus menyesuaikan perkembangan dunia digital saat ini, di mana generasi milenial dalam satu hari menghabiskan waktu tujuh jam dengan gadget," kata pengamat politik Karyono Wibowo dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, penanaman nilai-nilai Pancasila harus berbasis digital sebagai alat yang efektif. Selain itu bisa pula dilakukan riset. Misalnya, mengambil beberapa sampel konten yang paling banyak disukai, mendapatkan like maupun viewer dengan engagement tinggi.

Berdasarkan riset tersebut, lanjut dia, kemudian tentukan konten atau narasi apa yang mudah diterima kalangan milenial berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting sebagai strategi penanaman nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

"Jadi, Pancasila jangan sekadar dijadikan dogma. Bagi generasi milenial, dogma sulit dipahami sehingga perlu cara yang inovatif dan up to date agar mudah diterima," paparnya.

Selain menggunakan instrumen digital, Karyono juga menekankan perlunya menyederhanakan konsep Pancasila dengan bahasa yang mudah dipahami generasi muda.

"Tidak perlu panjang-panjang atau bertele-tele dengan teori yang njelimet,” imbuhnya.

Menurutnya yang terpenting adalah menyederhanakan teori konsep Pancasila sesuai bahasa milenial. Dengan demikian, esensi nilai Pancasila lebih sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari anak muda.

Baca juga: Tantangan di Masa Depan dan Upaya Merawat Ideologi Pancasila

Karyono berharap, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan riset sebelum menyusun silabus penanaman nilai-nilai Pancasila.

"Apakah risetnya melalui focus group discussion, in depth interview, atau penelitian kualitatif," kata Karyono.

Ia pun mencontohkan, dalam proses penyusunan silabus nilai-nilai Pancasila juga harus melibatkan partisipasi kalangan milenial untuk menggali apa yang dibutuhkan generasi ini.

"Ini penting agar penyampaian konten Pancasila relevan dan sesuai dengan kebutuhan milenial," jelasnya.

Baca juga: Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Pengarusutamaan Pancasila

Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Profesor Saidurrahman menyatakan, negara perlu hadir untuk mengarusutamakan Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

“Yang dilakukan ini kan kultural kita. Milenial misalnya, maka harus masuk ke segmen milenial untuk meyakinkan bahwa generasi milenial secara kognisi telah diisi pemahaman bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbaik,” kata Saidurrahman.

Ketika secara kognisi sudah diisi, lanjut dia, maka berlanjut ke tahap motorik yakni penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, setiap hal yang dilakukan bersifat Pancasilais.

“Pasti enggak ada lagi nanti yang namanya korupsi, karena korupsi melanggar Undang-Undang sekaligus melanggar Pancasila,” terangnya.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Presiden Jokowi Ingin BPIP Diatur UU

Dengan demikian, imbuh Saidurrahman, kalau pengarusutamaan Pancasila diwujudkan, Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa.

Dalam penerapan Pancasila, Saidurrahman menyebutkan tiga hal penting yaitu titik pijak, titik temu, dan titik tuju.

“Kita sudah berpijak pada pijakan yang sama yaitu merdeka. Indonesia Raya ini sudah menjadi titik pijak kita,” jelasnya.

Kalau sudah merdeka, kata Saidurrahman, selanjutnya adalah titik temu. Semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhak bahagia, baik dari sisi materi, kebebasan berpendapat, maupun sisi perlindungan negara.

Baca juga: Kepala BPIP: Tuhan memberikan alat yang namanya Pancasila

“Nah selanjutnya titik tuju, yaitu Indonesia abadi. Itu tujuannya. Tidak boleh ada pikiran mau Pancasila atau tidak itu sama saja, itu tidak boleh.

Oleh karena itu Saidurrahman menilai pengarusutamaan Pancasila menjadi hal krusial untuk dilakukan, baik secara kultur maupun struktur.

“Secara kultur misalnya melalui media maupun pendidikan. Namun demikian, upaya kultural ini harus dikawal secara struktur melalui BPIP. Oleh karena itu menurut saya, Rancangan Undang-Undang BPIP menjadi bagian penting dari upaya pengarusutamaan Pancasila,” tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.