Kompas.com - 29/07/2020, 09:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Thypoon dari Austria.

Mereka menilai, pembelian pesawat tempur bekas itu berpotensi menciptakan ruang korupsi baru.

"Ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, di mana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menjadi salah satu perwakilan koalisi, Adnan Topan Husodo, melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

"Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan," lanjut dia.

Baca juga: Anggota Komisi I Sebut Pembelian Eurofighter Typhoon Bekas Sulit Terwujud

Ia menambahkan, pengadaan pesawat tempur Eurofighter Typhoon juga tersangkut isu dugaan suap dan kritik tajam di dalam negeri Austria sendiri.

Pada 2017, Pemerintah Austria melayangkan gugatan kepada Airbus ke Pengadilan Munich, Jerman, atas dugaan suap yang dilakukan perusahaan pembuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon ini kepada pejabat Austria.

Pemerintah Austria menyatakan, terdapat kerugian sebesar 1,1 miliar Euro dari total kontrak pembelian sebesar hampir 2 miliar Euro.

Kasus ini berakhir dengan adanya kewajiban Airbus untuk membayar denda sebesar EUR 81,35 juta.

Baca juga: Seperti Ini Spesifikasi Jet Tempur Eurofighter Typhoon Incaran Menhan Prabowo...

Tidak hanya itu, Airbus juga disebutkan masih menghadapi proses hukum berkait dengan dugaan penipuan dan korupsi di Pengadilan Austria.

Selain itu, koalisi masyarakat sipil menilai rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi menyimpang akibat tidak adanya standar harga yang pasti.

Transparency International dalam survei ‘Government Defence Anti-Corruption Index 2015’ menunjukkan risiko korupsi di sektor militer dan pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi.

"Dalam survei tersebut, risiko korupsi sektor militer dan pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan nilai D, setara dengan negara-negara seperti Namibia, Kenya, dan Bangladesh," lanjut Adnan.

Ia pun mengatakan, usia pesawat yang sudah hampir 20 tahun akan lebih memboroskan anggaran apabila dibandingkan dengan mengadakan pesawat baru.

Baca juga: Membandingkan Jet Tempur Eurofighter Typhoon Incaran Prabowo dengan Para Kompetitor

Bahkan, Pemerintah Austria dikabarkan berniat mempurnatugaskan seluruh armada Eurofighter Typhoon pada 2017.

Pesawat yang dibuat pada 2002 itu menurut pernyataan Pemerintah Austria sudah memasuki masa inefisiensi dalam pengoperasiannya.

Dengan demikian, koalisi menilai, Kementerian Pertahanan tidak memiliki alasan yang memadai untuk membeli pesawat tersebut, baik dari aspek teknis dan yuridis, aspek teknis operasional pesawat, serta aspek efisiensi anggaran negara.

"Untuk itu, kami minta Komisi I DPR juga menolak rencana pembelian pesawat tempur bekas milik Austria yang sarat akan problem korupsi," ujar Adnan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.