Kompas.com - 29/07/2020, 06:06 WIB
Megawati Soekarnoputri tahun 1998. KOMPAS/ARBAIN RAMBEYMegawati Soekarnoputri tahun 1998.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi, berbuntut Tragedi 27 Juli 1996 atau yang dikebal sebagai Peristiwa Kudatuli.

Sejumlah dugaan menyebutkan bahwa penyerangan yang dilakukan kubu Soerjadi dalam Peristiwa Kudatuli mendapat dukungan Pemerintah Orde Baru. Ini dilakukan untuk menjegal karier politik Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri Soekarno.

Sebab, setelah bergabung dengan PDI pada 1987, nama Megawati terus melambung dalam panggung politik praktis dan hal tersebut membuat penguasa gusar.

Baca juga: Menyelisik Kembali Kronologi Peristiwa 27 Juli yang Mencekam...

Puncaknya, pada 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI.

Harian Kompas pada 15 Februari 2014 menulis, pemerintah keberatan karena khawatir PDI bakal membesar dengan dipimpin putri Bung Karno yang masih punya banyak pengikut.

Megawati lalu disingkirkan dan pemerintah mendukung. PDI Soerjadi menggelar kongres partai pada 1996.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Catatan Harian Kompas edisi 22 Juni 1996, kongres yang digelar di Medan itu menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI 1996-1998.

Pemerintah "merestui" kepengurusan Soerjadi, terlihat dengan hadirnya Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet dalam gelaran kongres tersebut.

Setelah itu, peristiwa Kudatuli meletus karena massa PDI Megawati dan PDI Soerjadi berebut kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Perusakan dan pembakaran gedung-gedung tidak dapat dihindari. Sejumlah orang dilaporkan luka-luka dan tewas akibat peristiwa itu.

Baca juga: 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi...

Fenomena Mega-Bintang

Setelah peristiwa Kudatuli 1996, Megawati bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru dan Soeharto.

Pada masa Pemilu 1997, Megawati tidak bisa ikut pemilu, karena pemerintah tidak mengakui kepengurusan PDI di bawah kepemimpinannya.

Sebagian massa beralih ke PPP, lalu muncul jargon "Mega Bintang".

Mega Bintang disebut muncul setelah ada pertemuan antara Megawati dan Ketua DPC PPP Surakarta Mudrick Sangidoe. Saat itu, Mega Bintang bertujuan melawan Presiden Soeharto dan Golkar.

Baca juga: Genap 72 Tahun, Ini Perjalanan Politik Megawati Soekarnoputri...

IlustrasiShutterstock Ilustrasi
Jargon Mega Bintang, dimaknai sebagai isyarat agar pendukung Megawati mengalihkan dukungan untuk PPP yang berlambang bintang.

Selain itu, juga dimaknai sebagai upaya melekatkan Megawati dengan Sri Bintang Pamungkas, politikus PPP yang ditahan pemerintah Soeharto atas tuduhan subversif setelah mencalonkan diri sebagai presiden.

Harian Kompas pada 13 Juli 1997 mencatat, "Mega Bintang" hadir lewat berbagai atribut kampanye, seperti spanduk, poster, boneka, hingga coreng moreng di tubuh.

Baca juga: Peringati Peristiwa Kudatuli, PDI-P: Megawati Telah Ajarkan Politik Rekonsiliasi

Selain kombinasi warna merah (warna PDI) dan hijau (warna PPP), gambar Megawati atau Buya Ismail maupun kombinasi keduanya banyak dijadikan atribut kampanye.

Megawati memilih Golput

Meski fenomena Mega Bintang mengemuka, Megawati Soekarnoputri secara terbuka tidak memberikan dukungan kepada PPP.

Bahkan, Megawati selaku pribadi memutuskan untuk tidak menggunakan hak politiknya dalam pemungutan suara yang digelar 29 Mei 1997.

Namun, Megawati membebaskan pendukungnya untuk menentukan sikap pada hari pencoblosan.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada 22 Mei 1997, di hadapan sekitar seribu pendukungnya yang memenuhi halaman kediamannya.

"Saya menyadari bahwa pemberian suara adalah merupakan hak dari seseorang yang bersifat sangat hakiki dan asasi karena itu penggunaannya harus sesuai dengan hati nurani masing-masing warga negara," kata Megawati, dilansir dari Harian Kompas, 23 Mei 1997.

"Saya selaku Ketua Umum DPP PDI yang sah dan konstitusional berpendapat, bahwa apa yang disebut "PDI hasil Kongres Medan" adalah tidak sah dan tidak konstitusional karena itu untuk memilihnya pada tanggal 29 Mei 1997 juga tidak sah dan tidak konstitusional," ujarnya.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, Saat Megawati Melawan tetapi Berakhir Diam...

Sikap politik seseorang yang memilih untuk tidak memillih sudah pernah disuarakan sebelumnya oleh sejumlah aktivis demokrasi, bahkan sejak 25 tahun sebelumnya.

Saat itu sejumlah aktivis seperti Arief Budiman menolak memberikan suara untuk partai politik tertentu pada Pemilu 1971, karena unsur ketidakpercayaan.

Harian Kompas menyebut mereka sebagai "kelompok bebas" yang memang dimotori oleh sejumlah anak muda.

"Orang-orang muda ini marah dan tidak puas namun mereka insaf bahwa Pemilu '71 akan berlangsung tanpa mereka mampu mencegahnya. Menyadari realitas ini dan keterbatasan kemampuannya, orang muda ini memutuskan untuk tidak ikut memilih," demikian tulisan di Harian Kompas edisi 29 April 1971.

Sebagai pernyataan sikap, para "kelompok bebas" ini memutuskan untuk tetap ke bilik suara, namun mereka mencoblos lambang putih di luar kotak berisi partai politik.

Sejak saat itu, sikap politik memilih untuk tidak memilih dikenal dengan sebutan "Golongan Putih" alias Golput.

Baca juga: Saat Orde Baru Tuding PRD Dalang Kudatuli 27 Juli 1996

Spanduk Mega Bintang dilarang

Sebelum Megawati mengungkapkan pilihannya, penguasa Orde Baru memang khawatir dengan masifnya kampanye Mega Bintang.

Dilansir dari Harian Kompas edisi 13 Mei 1997, pemerintah bahkan melarang penggunaan spanduk "Mega-Bintang" dalam kegiatan kampanye.

Jaksa Agung Singgih mengatakan, pencantuman "Mega Bintang" dinilai menyalahi peraturan perundangan tentang kampanye pemilu.

Baca juga: Megawati Kenang Jatuh Bangun PDI-P di Era Orde Baru

Namun, ia juga tak merinci lebih jauh dasar hukum pelarangan spanduk itu. Ia hanya mengatakan tiap spanduk yang digunakan dalam kampanye harus dapat izin kepolisian.

"Masalah fenomena munculnya spanduk Mega-Bintang sudah dibicarakan dalam rapat PPI hari ini. Spanduk-spanduk 'Mega-Bintang' yang berhasil dipantau Panwaslak lebih karena spontanitas massa ini adalah tidak dibenarkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Ini jelas dilarang," kata Singgih.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet membantah bahwa pelarangan spanduk "Mega Bintang" tersebut karena berkaitan dengan nama Megawati.

"Tidak ada embel-embel itu," kata Yogie.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli, Sutiyoso, dan Hubungannya dengan Megawati...

Setelahnya, sebagaimana lima pemilu sebelumnya, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden dan Golkar menang telak pada Pemilu 1997.

Namun, catatan "Jejak Pemilu" Harian Kompas pada 15 Februari 2014, menyatakan pemilu tahun 1997 menjadi pemilu terakhir pada masa Orde Baru.

Soeharto pun terguling dari kursi presiden pada 1998.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Nasional
Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Nasional
Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Nasional
Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Nasional
Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Nasional
Polri: Irjen Napoleon Masuk ke Sel Muhammad Kece dengan Cara Tukar Gembok

Polri: Irjen Napoleon Masuk ke Sel Muhammad Kece dengan Cara Tukar Gembok

Nasional
Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Berikut Nama-namanya...

Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Berikut Nama-namanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.