Kompas.com - 29/07/2020, 06:06 WIB
Megawati Soekarnoputri tahun 1998. KOMPAS/ARBAIN RAMBEYMegawati Soekarnoputri tahun 1998.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi, berbuntut Tragedi 27 Juli 1996 atau yang dikebal sebagai Peristiwa Kudatuli.

Sejumlah dugaan menyebutkan bahwa penyerangan yang dilakukan kubu Soerjadi dalam Peristiwa Kudatuli mendapat dukungan Pemerintah Orde Baru. Ini dilakukan untuk menjegal karier politik Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri Soekarno.

Sebab, setelah bergabung dengan PDI pada 1987, nama Megawati terus melambung dalam panggung politik praktis dan hal tersebut membuat penguasa gusar.

Baca juga: Menyelisik Kembali Kronologi Peristiwa 27 Juli yang Mencekam...

Puncaknya, pada 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI.

Harian Kompas pada 15 Februari 2014 menulis, pemerintah keberatan karena khawatir PDI bakal membesar dengan dipimpin putri Bung Karno yang masih punya banyak pengikut.

Megawati lalu disingkirkan dan pemerintah mendukung. PDI Soerjadi menggelar kongres partai pada 1996.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Catatan Harian Kompas edisi 22 Juni 1996, kongres yang digelar di Medan itu menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI 1996-1998.

Pemerintah "merestui" kepengurusan Soerjadi, terlihat dengan hadirnya Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet dalam gelaran kongres tersebut.

Setelah itu, peristiwa Kudatuli meletus karena massa PDI Megawati dan PDI Soerjadi berebut kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Perusakan dan pembakaran gedung-gedung tidak dapat dihindari. Sejumlah orang dilaporkan luka-luka dan tewas akibat peristiwa itu.

Baca juga: 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi...

Fenomena Mega-Bintang

Setelah peristiwa Kudatuli 1996, Megawati bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru dan Soeharto.

Pada masa Pemilu 1997, Megawati tidak bisa ikut pemilu, karena pemerintah tidak mengakui kepengurusan PDI di bawah kepemimpinannya.

Sebagian massa beralih ke PPP, lalu muncul jargon "Mega Bintang".

Mega Bintang disebut muncul setelah ada pertemuan antara Megawati dan Ketua DPC PPP Surakarta Mudrick Sangidoe. Saat itu, Mega Bintang bertujuan melawan Presiden Soeharto dan Golkar.

Baca juga: Genap 72 Tahun, Ini Perjalanan Politik Megawati Soekarnoputri...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.