Kompas.com - 29/07/2020, 05:51 WIB
Warga melintas di dekat mural bergambar tenaga medis dan Virus Corona di kawasan Bantul, Yogyakarta, Selasa (23/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu mengingatkan warga agar waspada terhadap Covid-19 sekaligus mendukung perjuangan tenaga medis yang menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKOWarga melintas di dekat mural bergambar tenaga medis dan Virus Corona di kawasan Bantul, Yogyakarta, Selasa (23/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu mengingatkan warga agar waspada terhadap Covid-19 sekaligus mendukung perjuangan tenaga medis yang menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19.
Penulis Dani Prabowo
|

Untuk diketahui, Antam menjadi perseroan dengan sebaran kasus tertinggi berdasarkan data tersebut. Setidaknya, terdapat 68 kasus positif yang dilaporkan oleh Dinkes DKI Jakarta.

Menurut Kunto, kegiatan operasional di seluruh lini bisnis tetap berjalan untuk mempertahankan kegiatan operasional sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi di sekitar wilayah perusahaan.

Selain itu Antam menjalankan protokol kesehatan secara ketat di area kerja tambang dan pabrik mulai dari penyediaan wastafel di luar gedung, hand sanitizer, kewajiban penggunaan masker, dan penerapan physical distancing.

Baca juga: Penularan Covid-19 di Perkantoran, Doni Monardo Ingatkan soal Sif Kerja

Selain itu, Antam juga Memberikan vitamin dan makanan suplemen tambahan kepada seluruh pegawai hingga cek suhu sebelum bekerja hingga melaksanakan rapid test maupun swab test untuk memastikan seluruh pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan bebas Covid-19.

Implementasi protokol kesehatan sulit

Meningkatnya kasus penularan Covid-19 di perkantoran, menurut epidemiolog Laporcovid19.org, Iqbal Elyazar menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan yang telah disusun pemerintah sulit dijalankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, menurut dia, protokol itu sulit diterapkan di lingkungan ASN yang notabene berada satu garis lurus di bawah pemerintahan.

Oleh karena itu, ia menyarankan, agar pemerintah dapat membuka informasi terkait perkembangan Covid-19 secara rinci.

"Pemerintah seharusnya membuka informasi mengenai kluster-kluster penularan secara rinci. Ini penting untuk kewaspadaan masyarakat dan strategi pengendalian. Di negara lain, seperti Singapura atau Korea Selatan, ini juga dibuka sehingga orang tahu risikonya," kata Iqbal seperti dilansir dari Kompas.id.

Baca juga: Mendagri: Hati-hati, Beberapa Kantor Pemerintahan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ia mengatakan, pembukaan informasi tersebut tidak harus merujuk pada identitas seseorang. Tetapi cukup pada riwayat perjalanan meliputi waktu dan tempat.

Hal itu sekaligus untuk memudahkan masyarakat yang berada di lokasi dan waktu yang sama untuk meningkatkan kewaspadaan.

Di sisi lain, epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman meminta, agar pemerintah mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.

Menurut dia, kantor di sektor tersebut sebaiknya ditutup sementara dan menerapkan kembali work from home (WFH) sampai akhir tahun, termasuk sektor pendidikan.

"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia, kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky seperti dilansir dari Tribunnews, Senin.

Penutupan ini, imbuh dia, juga harus disertai dengan kedisiplinan tinggi dari masyarakat. Pasalnya, Indonesia tak mungkin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali, yang berdampak terhadap perekonomian negara.

Oleh sebab itu, penting untuk memastikan munculnya klaster baru seperti klaster perkantoran dengan cara menerapkan WFH.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.