Saat Perkantoran Jadi Klaster Penyebaran Covid-19...

Untuk diketahui, Antam menjadi perseroan dengan sebaran kasus tertinggi berdasarkan data tersebut. Setidaknya, terdapat 68 kasus positif yang dilaporkan oleh Dinkes DKI Jakarta.

Menurut Kunto, kegiatan operasional di seluruh lini bisnis tetap berjalan untuk mempertahankan kegiatan operasional sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi di sekitar wilayah perusahaan.

Selain itu Antam menjalankan protokol kesehatan secara ketat di area kerja tambang dan pabrik mulai dari penyediaan wastafel di luar gedung, hand sanitizer, kewajiban penggunaan masker, dan penerapan physical distancing.

Baca juga: Penularan Covid-19 di Perkantoran, Doni Monardo Ingatkan soal Sif Kerja

Selain itu, Antam juga Memberikan vitamin dan makanan suplemen tambahan kepada seluruh pegawai hingga cek suhu sebelum bekerja hingga melaksanakan rapid test maupun swab test untuk memastikan seluruh pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan bebas Covid-19.

Implementasi protokol kesehatan sulit

Meningkatnya kasus penularan Covid-19 di perkantoran, menurut epidemiolog Laporcovid19.org, Iqbal Elyazar menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan yang telah disusun pemerintah sulit dijalankan.

Bahkan, menurut dia, protokol itu sulit diterapkan di lingkungan ASN yang notabene berada satu garis lurus di bawah pemerintahan.

Oleh karena itu, ia menyarankan, agar pemerintah dapat membuka informasi terkait perkembangan Covid-19 secara rinci.

"Pemerintah seharusnya membuka informasi mengenai kluster-kluster penularan secara rinci. Ini penting untuk kewaspadaan masyarakat dan strategi pengendalian. Di negara lain, seperti Singapura atau Korea Selatan, ini juga dibuka sehingga orang tahu risikonya," kata Iqbal seperti dilansir dari Kompas.id.

Baca juga: Mendagri: Hati-hati, Beberapa Kantor Pemerintahan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ia mengatakan, pembukaan informasi tersebut tidak harus merujuk pada identitas seseorang. Tetapi cukup pada riwayat perjalanan meliputi waktu dan tempat.

Hal itu sekaligus untuk memudahkan masyarakat yang berada di lokasi dan waktu yang sama untuk meningkatkan kewaspadaan.

Di sisi lain, epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman meminta, agar pemerintah mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.

Menurut dia, kantor di sektor tersebut sebaiknya ditutup sementara dan menerapkan kembali work from home (WFH) sampai akhir tahun, termasuk sektor pendidikan.

"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia, kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky seperti dilansir dari Tribunnews, Senin.

Penutupan ini, imbuh dia, juga harus disertai dengan kedisiplinan tinggi dari masyarakat. Pasalnya, Indonesia tak mungkin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali, yang berdampak terhadap perekonomian negara.

Oleh sebab itu, penting untuk memastikan munculnya klaster baru seperti klaster perkantoran dengan cara menerapkan WFH.