Permintaan Jokowi agar Adik Ipar Tak Maju Pilkada Dinilai Baik, tapi...

Kompas.com - 28/07/2020, 12:50 WIB
Bakal calon Bupati Gunungkidul yang juga adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto. Bakal calon Bupati Gunungkidul yang juga adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dinilai memiliki punya niat baik karena meminta Partai Nasdem untuk tidak merekomendasikan adik iparnya, Wahyu Purwanto, dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gunungkidul, Yogyakarta.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syari Chaniago mengatakan, kemungkinanan permintaan tersebut karena konflik kepentingan yang sedang dihadapi cukup menonjol.

Pasalnya, saat ini putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka juga tengah maju sebagai kandidat calon Walikota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan.

"Kita apresiasi walaupun menantu dan anaknya mestinya dilarang juga kalau ini sebuah konsistensi. Pak Jokowi mungkin sudah punya niat baik karena menonjol konflik kepentingan itu," kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Bertemu Surya Paloh, Jokowi Disebut Memohon dengan Sangat agar Iparnya Tak Maju Pilkada Gunungkidul

Menurut Pangi, seharusnya keluarga Jokowi menjauh dari kekuasaan terlebih dahulu baik itu anak, menantu, maupun keluarga lainnya.

Setidaknya, kata dia, seharusnya menunggu hingga periode kekuasaan Jokowi sebagai Presiden habis terlebih dahulu.

"Karena ini sejarah baru di Indonesia juga, ada Presiden yang sedang aktif, anaknya, iparnya bertarung," kata dia.

Diberitakan, Wahyu Purwanto yang merupakan adik ipar Jokowi mundur dari pertarungan Pilkada Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Baca juga: Sekjen Nasdem Benarkan Jokowi Minta Surya Paloh Tak Usung Iparnya pada Pilkada

Hal tersebut dikarenakan adanya permohonan Jokowi kepada Partai Nasdem untuk tidak merekomendasikannya maju jadi calon bupati dalam pilkada itu.

"Beliau berdua mengarahkan perjalanan politik satu tahun ini diarahkan ke bidang sosial, saya meyakini beliau berdua memiliki pengalaman yang luas tentu memiliki wacana yang saya sendiri belum bisa menjangkaunya," kata Wahyu saat berpamitan kepada relawan, Minggu (26/7/2020).

Hal itu dibenarkan Ketua DPW Nasdem DIY Subardi di hadapan relawan Wahyu Purwanto.

Baca juga: Adik Ipar Jokowi Dikabarkan Mundur dari Pencalonan Bupati Gunungkidul, Nasdem Membantah

Menurut Bardi, perpindahan dari politik ke sosial atas permintaan keluarga itu bukan isapan jempol atau isu semata.

"Peristiwanya adalah keinginan Pak Jokowi bukan hanya sekadar bualan. Pak Jokowi itu menemui langsung Pak Surya Paloh sebagai ketua umum (Partai Nasdem). Mengharap dengan sangat, memohon dengan sangat agar Pak Wahyu jangan direkomendasikan, jangan dijadikan di politik, karena di keluarga butuh untuk kegiatan sosial," ucapnya.

Menurut dia, Jokowi tidak hanya mengutus, tetapi datang sendiri dan bertemu langsung Surya Paloh.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Nasional
Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Nasional
4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

4.071 Kasus Baru Covid-19 Tersebar 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Bawaslu: Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut Pilkada Rawan Kerumunan

Bawaslu: Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut Pilkada Rawan Kerumunan

Nasional
UPDATE 22 September: 109.721 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 September: 109.721 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Permintaan PBNU dan Muhammadiyah Sudah Didengar, tapi Presiden Putuskan Pilkada Tak Perlu Ditunda

Permintaan PBNU dan Muhammadiyah Sudah Didengar, tapi Presiden Putuskan Pilkada Tak Perlu Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X