Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Peristiwa Kudatuli | Tatap Muka di Sekolah di Luar Zona Hijau

Kompas.com - 28/07/2020, 10:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanggal 27 Juli menjadi salah satu tanggal yang paling bersejarah bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pasalnya, pada tahun 1996, markas PDI yang berada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, diambil paksa lewat sebuah pertumpahan darah.

PDI Perjuangan menyebut peristiwa mencekam itu sebagai peristiwa Kudatuli.

Sementara itu, pemerintah berencana mengizinkan penyelenggaraan kegiatan sekolah tatap muka di luar zona hijau Covid-19.

Menurut Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, pemberian izin ini akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berikut berita yang paling banyak dibaca sehingga menjadi yang terpopuler di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli bermula dari konflik internal di partai berlambang banteng tersebut yang terjadi selama satu dekade sebelumnya.

Tahun 1987, Ketua Umum PDI Soerjadi menggaet Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra sebagai vote getter bagi PDI.

Hal itu dilakukan Soerjadi lantaran sejak Pemilu 1977, PDI selalu memperoleh nomor buncit dengan perolehan tak lebih dari 10 persen.

Keputusan Soerjadi menggaet Megawati pun tepat. Pada Pemilu 1987 dan 1992, perolehan suara PDI melejit.

Namun, seiring dengan hal tersebut, ketokohan Soerjadi tersaingi oleh Megawati. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran dari penguasa Orde Baru terhadap putri dari Presiden RI pertama, Soekarno, itu.

Tahun 1966, Soerjadi menggelar Kongres PDI di Medan. Kongres tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mendongkel Megawati. Soerjadi pun mengklaim kemenangan.

Megawati sendiri tak hadir ke kongres. Di sisi lain, sejumlah aksi unjuk rasa digelar di berbagai kota di Indonesia untuk memprotes PDI Perjuangan versi Soerjadi.

Lantas bagaimana kelanjutannya?

Selengkapnya di sini

2. Izin tatap muka di sekolah di luar zona hijau

Menurut Doni, meski izin akan diberikan, namun kegiatan tatap muka akan dilakukan secara terbatas.

Dalam hal ini, jumlah siswa yang diperbolehkan hadir di satu kelas dibatasi. Kegiatan belajar mengajar pun akan dipersingkat.

Doni menyebutkan, belajar jarak jauh yang diterapkan saat ini memang efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

Di sisi lain, banyak siswa di daerah yang kesulitan dalam belajar jarak jauh karena sulitnya sinyal internet.

Doni pun memuji kreativitas daerah yang memberlakukan kebijakan belajar menggunakan radio pada masa pandemi ini.

"Beberapa daerah yang telah berinisiatif menggunakan radio panggil sebagai sarana pembelajaran oleh guru tentunya kita berikan apresiasi karena tidak ada rotan, akar pun jadi," ujar Doni.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com