Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA Dorong Anak Diberi Pemahaman soal Air Minum dan Sanitasi Layak

Kompas.com - 28/07/2020, 08:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mendorong anak-anak untuk diberikan pemahaman soal pentingnya air minum dan sanitasi layak.

Pasalnya, air minum dan sanitasi layak merupakan salah satu indikator kabupaten/kota layak anak (KLA), sebagaimana target pemerintah pada tahun 2030.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Lenny N Rosalin mengatakan, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2018 menunjukkan, sebanyak 45,19 persen anak di desa dan 20,08 persen anak di kota, tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi yang tak layak.

"Kami berharap anak-anak dapat diberikan pemahaman terkait pentingnya air minum dan sanitasi yang layak, sehingga bisa memengaruhi keluarga dan sekitarnya untuk mewujudkan lingkungan sehat," ujar Lenny, dikutip dari siaran pers, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Ini 5 Saran untuk Jaga Imunitas Anak di Tengah Pandemi Virus Corona

Dalam menwujudkan hal ini, kata dia, perlu dukungan institusi lain untuk menginisiasinya.

Walaupun, sejauh ini Kementerian PPPA telah menggandeng seluruh pemangku kepentingan.

Terutama untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi yang layak melalui Forum Anak yang berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

"Karena anak merupakan ujung tombak terkait program-program yang menjamin pemenuhan haknya," kata Lenny.

Lenny mengatakan, air mium dan sanitasi layak juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030.

Baca juga: Mencegah Terjadinya 13 Juta Perkawinan Anak di Indonesia...

Apalagi, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2016 menunjukkan, sebesar 56 persen sungai di Indonesia sudah tercemar sehingga banyak wilayah akan mengalami krisis air bersih.

Ia mengatakan, melalui kebijakan KLA yang mulai digalakkan, pihaknya mendorong daerah untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak di wilayahnya.

Kemudian, Forum Anak sebagai 2P juga harus menjadi pelopor misalnya dalam pengelolaan sanitasi di lingkungannya.

Baca juga: 35 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Banten, 95 Persen Kasus Kejahatan Seksual

Termasuk pusat pembelajaran keluarga (puspaga) untuk mengedukasi para keluarga tentang pentingnya pemenuhan sanitasi layak anak dalam pengasuhan.

Selain itu melalui Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan sanitasi layak anak di satuan pendidikan serta melalui lingkungan dengan menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

"Kemudian melalui wilayah, yakni membangun kesadaran dan menggerakkan para pimpinan daerah dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com