Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem Benarkan Jokowi Minta Surya Paloh Tak Usung Iparnya pada Pilkada

Kompas.com - 28/07/2020, 08:06 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Platte membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Nasdem tak mengusung iparnya, Wahyu Purwanto, pada Pilkada Gunungkidul.

Menurut Johnny, permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Dapat saya konfirmasi bahwa betul ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem yang akhirnya menetapkan tidak melanjutkan pencalonan Pak WP dalam Pilkada Gunungkidul," kata Johnny kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Johnny enggan mengungkapkan secara rinci alasan Presiden Jokowi meminta Nasdem tak mengusung iparnya.

Baca juga: Diminta Jokowi, Sang Ipar Mundur dari Pencalonan Bupati dan Relawan Menangis

Johnny hanya menyebutkan bahwa faktor kekerabatan yang menjadi salah satu pemicunya.

"Ada banyak alasannya, termasuk mempertimbangkan faktor kekerabatan," kata Johnny.

Johnny memastikan, sebagai partai politik pengusung dan pendukung Presiden Jokowi sejak 2014, Nasdem sangat menghargai masukan yang disampaikan oleh politisi PDI-P itu.

Nasdem pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan Wahyu Purwanto.

Diberitakan, ipar Presiden Joko Widodo bernama Wahyu Purwanto menyatakan mundur dari pencalonan bupati Gunungkidul, Yogyakarta, melalui Partai Nasdem.

Menurut Wahyu, langkah ini sesuai dengan permintaan Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar arah kegiatan selama ini diubah menjadi kegiatan sosial.

Baca juga: Tepis Isu Dinasti Politik, PDI-P: Gibran Berkompetisi di Internal Partai

"Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh melihat potensi saya yang tidak di politik barangkali," kata Wahyu Purwanto saat menggelar pertemuan dengan relawan di Siyono, Kapanewon Playen, Minggu (26/7/2020).

Hal itu dibenarkan Ketua DPW Nasdem DIY Subardi di hadapan relawan Wahyu Purwanto.

Menurut Bardi, perpindahan dari politik ke sosial atas permintaan keluarga itu bukan isapan jempol atau isu semata.

"Pak Jokowi itu menemui langsung Pak Surya Paloh sebagai ketua umum (Partai Nasdem). Mengharap dengan sangat, memohon dengan sangat agar Pak Wahyu jangan direkomendasikan, jangan dijadikan di politik, karena di keluarga butuh untuk kegiatan sosial," ucapnya.

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri

Untuk diketahui, perjalanan politik Wahyu Purwanto dimulai saat maju menjadi calon wakil bupati mendampingi Subardi, seorang pengusaha, pada Pilkada 2015. Namun, pasangan itu kalah dengan pasangan Badingah-Immawan Wahyudi.

Saat itu, Wahyu yang masih menjadi Rektor Universitas Gunung Kidul itu diusung Gerindra, PKS, Demokrat, dan PKB.

Tahun 2020, Wahyu berniat maju bupati mendaftar ke Partai Nasdem bersama sembilan orang lainnya.

Untuk memuluskan jalannya dalam dunia politik, Wahyu masuk sebagai Dewan Pakar DPW Nasdem DIY. Bahkan, ia sudah memiliki relawan yang diberi nama "Ponco Manggolo" yang diklaimnya sampai tingkat padukuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com