Pernyataan Doni itu sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Cyrus Network dan dirilis pada Senin kemarin.
Saat ditanya apakah setuju sekolah dibuka kembali, sebanyak 54,1 persen responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 26,1 persen lainnya menjawab setuju.
Dengan demikian, total ada 80 persen responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju apabila sekolah baik TK, SD, SMP, maupun SMA dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19.
CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto menilai, survei ini bisa menjadi bahan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membuka sekolah kembali.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Kalbar, Tak Ada Waktu Istirahat dan Hanya Mata Pelajaran Ujian Kelulusan
"Ini bisa jadi bahan pertimbangan Mas Nadiem bahwa 80 persen publik jika ditanyakan soal persetujuan sekolah dibuka kembali, 80 persen sangat setuju dan setuju," kata dia.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji mengkritisi langkah pemerintah yang berniat membuka sekolah di luar zona hijau.
Menurut Ubaid, pemerintah sedang kebingungan menyiasati pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
Membuka sekolah dinilai menjadi cara yang mudah untuk dilakukan, tetapi fatal karena rawan penyebaran Covid-19.
"Tampaknya memang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, cara yang mudah ya dibuka saja, tetapi ini menurut saya kebijakan yang fatal. Karena sekarang saja sudah banyak sekolah dan juga pesantren yang baru buka lalu Covid-19 menyebar di sana," kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com.
Baca juga: Anak Jenuh Sekolah di Rumah, Orangtua Harus Berbuat Apa?
Menurut Ubaid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharunya mengeluarkan kurikulum pandemi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Reformasi kurikulum ini juga sesuai dengan keinginan warga.
"Semua kalangan mendesak adanya kurikulum pandemi, tetapi pemerintah bergeming. Kemendikbud jangan terus tutup mata dan telinga, saatnya mendengarkan aspirasi warga," kata Ubaid.
Sejak tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada 13 Juli lalu, pemerintah diketahui baru mengizinkan pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau atau tanpa kasus Covid-19.
Sementara di zona kuning, oranye, dan merah dilakukan pembelajaran jarak jauh secara daring.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, pembukaan sekolah akan dimulai di zona kuning atau daerah dengan risiko penularan rendah.
Baca juga: Temukan Kasus Positif Covid-19 Baru, Pemkab Agam Batal Buka Sekolah pada Agustus 2020
Namun, memastikan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah di zona kuning bisa menggelar pembelajaran tatap muka.