Survei Cyrus Network: 31,1 Persen Responden Sangat Setuju RUU Cipta Kerja Solusi Perbaikan Ekonomi

Kompas.com - 27/07/2020, 19:12 WIB
Demonstran membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2020). Mereka menuntut DPR membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja serta mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww. ANTARA FOTO/ARNAS PADDADemonstran membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2020). Mereka menuntut DPR membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja serta mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan undang-undang (RUU) cipta lapangan kerja dinilai menjadi solusi perbaikan ekonomi di Tanah Air setelah pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil survei Cyrus Network yang dipaparkan Pengamat Kebijakan Publik Untirta Riswanda, dalam rilis survei nasional bertajuk Penilaian Publik terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19 secara daring, Senin (27/7/2020).

"Polemik RUU cipta lapangan kerja, 31,1 responden sangat setuju RUU tersebut solusi perbaikan ekonomi setelah pandemi dan 30,6 setuju," ujar Riswanda dalam paparannya.

Meskipun demikan, ada sebanyak 26,0 persen responden tak setuju dan 12,3 sangat tak setuju bahwa RUU cipta lapangan kerja akan menjadi solusi perbaikan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Baca juga: Survei Cyrus Network: 53,3 Responden Sangat Puas dengan Kinerja Jokowi dalam Pemulihan Ekonomi

Secara umum, kata dia, responden juga memiliki persepsi yang cukup baik terhadap RUU cipta kerja.

Misalnya, dalam kategori RUU cipta kerja meningkatkan keterampilan pekerja Indonesia, sangat disetujui oleh 46,0 persen responden dan 25,4 persen responden setuju.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara yang tidak setuju mencapai 17,3 persen dan 11,3 persen menyatakan sangat tidak setuju.

"Secara umum, sebanyak 41,2 persen responden juga yang sangat setuju terhadap isi RUU cipta kerja dan 29,0 persen setuju," kata dia.

Baca juga: Survei Cyrus Network: 36,8 Persen Responden Sangat Puas dengan Upaya Pemerintah Atasi Covid-19

Selanjutnya terkait RUU cipta lapangan kerja yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi, sebanyak 39,8 persen responden sangat setuju dan 32,0 persen setuju.

Kemudian yang tidak setuju ada 15,4 persen responden dan 12,9 persen responden sangat tidak setuju.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X