Survei Cyrus Network: 31,1 Persen Responden Sangat Setuju RUU Cipta Kerja Solusi Perbaikan Ekonomi

Kompas.com - 27/07/2020, 19:12 WIB
Demonstran membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2020). Mereka menuntut DPR membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja serta mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww. ANTARA FOTO/ARNAS PADDADemonstran membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2020). Mereka menuntut DPR membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja serta mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan undang-undang (RUU) cipta lapangan kerja dinilai menjadi solusi perbaikan ekonomi di Tanah Air setelah pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil survei Cyrus Network yang dipaparkan Pengamat Kebijakan Publik Untirta Riswanda, dalam rilis survei nasional bertajuk Penilaian Publik terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19 secara daring, Senin (27/7/2020).

"Polemik RUU cipta lapangan kerja, 31,1 responden sangat setuju RUU tersebut solusi perbaikan ekonomi setelah pandemi dan 30,6 setuju," ujar Riswanda dalam paparannya.

Meskipun demikan, ada sebanyak 26,0 persen responden tak setuju dan 12,3 sangat tak setuju bahwa RUU cipta lapangan kerja akan menjadi solusi perbaikan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Baca juga: Survei Cyrus Network: 53,3 Responden Sangat Puas dengan Kinerja Jokowi dalam Pemulihan Ekonomi

Secara umum, kata dia, responden juga memiliki persepsi yang cukup baik terhadap RUU cipta kerja.

Misalnya, dalam kategori RUU cipta kerja meningkatkan keterampilan pekerja Indonesia, sangat disetujui oleh 46,0 persen responden dan 25,4 persen responden setuju.

Sementara yang tidak setuju mencapai 17,3 persen dan 11,3 persen menyatakan sangat tidak setuju.

"Secara umum, sebanyak 41,2 persen responden juga yang sangat setuju terhadap isi RUU cipta kerja dan 29,0 persen setuju," kata dia.

Baca juga: Survei Cyrus Network: 36,8 Persen Responden Sangat Puas dengan Upaya Pemerintah Atasi Covid-19

Selanjutnya terkait RUU cipta lapangan kerja yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi, sebanyak 39,8 persen responden sangat setuju dan 32,0 persen setuju.

Kemudian yang tidak setuju ada 15,4 persen responden dan 12,9 persen responden sangat tidak setuju.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X