Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial Catat Ada 4 Persoalan Pengadaan Alutsista TNI

Kompas.com - 27/07/2020, 18:06 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial mencatat, terdapat empat persoalan yang sering terjadi ketika pemerintah melakukan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.

"Dari hasil kajian kita, setidaknya ada empat persolan yang sering terjadi," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi "Problem Modernisasi Alutsista Indonesia" yang digelar ICW dan Imparsial, Senin (27/7/2020).

Menurut Gufron, persoalan pertama berkaitan dengan adanya pembelian alutsista yang sering kali di bawah standar.

Misalnya, terdapat pengadaan alutsista tidak lengkap atau tidak sesuai yang dibutuhkan.

Baca juga: Usaha Prabowo Modernisasi Alutsista dan Polemik Eurofighter Typhoon

Kemudian pengadaan pesawat tempur yang tidak dibarengi dengan rudal dan peralatan lain yang mendukung.

Gufron memandang, dengan cara pengadaan seperti itu, sehingga realitasnya justru mempengaruhi kesiapan alutsista itu sendiri.

"Terutama dalam konteks operasi di lapangan, ini mempengaruhi mentalitas prajurit," kata Gufron.

Selanjutnya, persoalan kedua adalah pengadaan alutsista kerap diwarnai pembelian alutsista bekas.

Dengan cara pengadaan tersebut, kata dia, menunjukan bahwa pemerintah cenderung mengutamakan kuantitas kendati bekas.

Baca juga: Ketua Komisi I Minta Prabowo Tak Buru-buru Putuskan Beli Pesawat Tempur Bekas Austria

Kemudian, persoalan ketiga adalah pengadaan alutsista baru secara ketentuan perlu dibarengi dengan transfer teknologi. Hal itu juga sudah termandatkan dalam perundang-undangan.

Menurut Gufron, transfer teknologi sangat penting karena TNI diharapkan bisa membangun kemandiran dalam pertahanan.

Misalnya, dalam rencana pembelian pesawat tempur pesawat Eurofighter Typhoon bekas.

Dengan rencana pembelian alutsista bekas tersebut, maka sangat kecil kemungkinan Indonesia bisa mendapat transfer teknologi.

"Ini barang bekas, maka kalau bicara dari sisi tadi, transfer teknologi, sangat kecil Indonesia bisa memperoleh transfer teknologi tersebut," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Sedangkan, persoalan keempat adalah pengadaan alutsista diduga adanya keterlibatan broker.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com