Raden Muhammad Mihradi

Direktur Pusat Studi Pembangunan Hukum Partisipatif, Staf Pengajar
Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Staf Ahli Komite III
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Prasangka Demokrasi

Kompas.com - 27/07/2020, 16:16 WIB
Ilustrasi demokrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi demokrasi.


AWALNYA demokrasi virtual itu---di Indonesia---seperti perbincangan sore hari. Sambil menikmati secangkir wedang jahe dan pisang goreng, dikalkulasi untung ruginya. Risikonya. Demikian pula pro kontranya.

Jadi, demokrasi virtual disadari tidak bisa ditolak, namun masih dianggap uji coba yang belum menyeluruh. Sekadar ricuh pengguna media sosial.

Pandemi Covid-19 menjungkirbalikkan soal itu. Demokrasi virtual tidak lagi soal pro kontra. Tapi menjadi niscaya. Bahkan, semua perikehidupan, mulai dari arisan sampai sekolah, semua menggunakan jejaring virtual.

Yang fisik malah mulai terpinggirkan. Lebih kompleks bertemu secara fisik. Mesti ikut protokol. Masker tak boleh lepas. Jarak harus dijaga.

Esensi demokrasi

Apapun pilihan berdemokrasi, esensinya sama: memastikan daulat rakyat menjadi naluri berbangsa.

Pilihan-pilihan teknis, apakah menggunakan virtual, atau datang ke kotak TPS, misalnya, bukan menjadi soal---dalam demokrasi---sepanjang transparansi, kebebasan dan supremasi hukum dirawat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Persoalannya, faktanya tidak sesederhana itu. Naluri keretakan purba sering menjadi tantangan dalam demokrasi di era virtual.

Pertama, demokrasi masih dipusingkan oleh sensasi-sensasi berbasis etnis, agama atau kelompok.

Kemajemukan dalam bernegara seperti pidato yang diulang-ulang namun mengalami kemiskinan dalam realitas.

Padahal, basis bernegara kita---dulu sampai sekarang---bertahan karena kemajemukan. Perbedaan etnik bahkan cara pandang menjadi kekayaan batin untuk mengelola kompleksitas interaksi di masyarakat. Hal ini yang kemudian mengalami kelongsoran.

Kedua, sensasi berbasis etnis, agama atau kelompok di atas dikapitalisasi oleh berkembangnya era post-truth yang ditandai merebaknya hoaks.

Kebenaran bukan soal kesepadanan antara kata dan fakta. Namun, lebih pada siapa yang menyampaikan. Jika bukan dari golongan kita maka kebenaran dinilai kebohongan. Sebaliknya, bila dari kelompok kita, kebohongan bisa disulap jadi kebenaran.

Semua hanya didasarkan pada sentimentalitas baik moral maupun kultural yang sukar dipertanggungjawabkan.

Ketiga, supremasi hukum. Secara universal, hukum dilambangkan oleh putri yang memegang timbangan ditutup matanya. Kini, tutup mata itu bisa dibuka selubungnya. Untuk mengintip, apakah yang melanggar hukum dari kelompok yang seide dengan kita atau bukan. Apakah yang melanggar kaum berpunya atau marjinal.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Nasional
Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Nasional
Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Nasional
Situs Diretas, BSSN Telusuri Pelaku Tanpa Libatkan Pihak Lain

Situs Diretas, BSSN Telusuri Pelaku Tanpa Libatkan Pihak Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.