Polemik Organisasi Penggerak Kemendikbud, Pimpinan DPR Duga Ada Persoalan Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki masalah serius.

Ia pun meminta Mendikbud Nadiem Makarim segera mengevaluasi POP, setelah sejumlah organisasi besar menarik diri dari program tersebut.

"Menurut saya Kemendikbud harus melakukan respons cepat dan mengevaluasi program tersebut, karena kalau kemudian organisasi penggerak itu mundur berarti ada persoalan yang cukup serius di situ," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2020).

Baca juga: Mendikbud Sebut Evaluasi Program Organisasi Penggerak Butuh Waktu Sebulan

Dasco berharap program unggulan seperti POP dilaksanakan secara transparan agar tidak menimbulkan reaksi negatif seperti yang terjadi saat ini.

Sementara itu, ia meminta Kemendikbud saat ini fokus menangani pelaksanaan pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar, Kemendikbud mesti segera menghadirkan solusi bagi pendidikan anak-anak negeri yang terhambat akibat pandemi Covid-19.

"Saya minta kemendikbud agar membuat program-program dengan alokasi anggaran yang besar itu dengan efektif, contohnya seperti yang kita minta kemarin sinergikan Kemendikbud dengan Kominfo misalnya untuk kuota untuk anak-anak seluruh Indonesia yang pada saat ini kesulitan belajar dengan fasilitas internet," ujar Dasco.

POP merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program ini bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru penggerak demi meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Baca juga: Tuai Polemik, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Dipantau KPK

Dalam program itu, Kemendikbud melibatkan sejumlah organisasi masyarakat dan individu yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih

Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah, dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar per tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun dan Kijang Rp 1 miliar per tahun. Namun belakangan, sejumlah organisasi mundur dari program POP itu.

Mereka yaitu PGRI, lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) PP Muhammadiyah. Mereka mengundurkan diri lantaran seleksi yang dinilai tidak jelas.

Baca juga: Federasi Guru: KPK Harus Pelototi Program Organisasi Penggerak

Nadiem Makarim sudah angkat bicara dan menerima berbagai kritik terhadap POP. Ia pun memutuskan untuk mengevaluasi POP untuk disempurnakan.

Proses evaluasi lanjutan dikatakan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

“Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang, pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini. Untuk itu merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan Program Organisasi Penggerak," kata Nadiem di Jakarta, Jumat (24/7/2020).