Empat Sorotan ICW Terkait Penegakan Hukum dalam Kasus Djoko Tjandra

Kompas.com - 27/07/2020, 13:51 WIB
Djoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat. KOMPAS/Ign HaryantoDjoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun menyoroti upaya penegakan hukum dalam kasus terpidana pengalihan utang atau cessie Bank Bali yang kini buron, Djoko Tjandra.

Menurut Tama, upaya pemberantasan korupsi menjadi sorotan karena ada kerugian negara yang harus dipulihkan.

"Saya menyoroti gambaran besar upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, karena kalau kita bicara tentang Djoko Tjandra tentu ini menjadi hal yang ada di ujung, di situ ada orang yang diburu, di situ juga bicara soal uang-uang, harta-harta yang kemudian harus dipulihkan,” kata Tama dalam sebuah diskusi, Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Bareskrim Koordinasi Kejaksaan Soal Kasus Surat Jalan untuk Djoko Tjandra

Menurut Tama, Djoko Tjandra adalah satu dari banyaknya kasus yang harus diburu oleh penegak hukum.

Sebab, berdasarkan catatan ICW, banyak kasus tindak pidana korupsi yang belum jelas sampai saat ini.

"Kita juga masih mencatatat puluhan lebih buron yang memang harus diburu. Kalau kita bicara soal list, ada banyak sekali perkaranya, misalnya yang paling lama, yang paling lawas tentu Eddy Tansil sampai sekarang belum selesai, belum jelas." ujar Tama.

"Yang lain misalnya terkait bank BLBI, itu pun juga masih banyak nama-nama yang belum bisa dikejar oleh negara, oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Baca juga: Kejagung Tegaskan Masih Perlu Red Notice Djoko Tjandra

Kedua, kata Tama, yang menjadi sorotan lain adalah terkait masalah pendataan kependudukan.

Dalam kasus Djoko Tjandra, ICW menyorot lemahnya sistem administrasi penduduk.

"Ketika misalnya ada buronan, dia buat e-KTP, tentu kita punya masalah yang serius terkait pendataan," ujar Tama.

Menurut Tama, ke depan sistem administrasi penduduk harus menjadi single identity number .

Hal itu diperlukan agar seluruh data pribadi dapat direkam dalam satu cip.

"Saya pernah membaca beberapa referensi terkait Adminduk, sistem pemutakhiran database, di situ sebenarnya bukan bicara soal nama saja, tetapi bagaimana ke depannya, akan dibuat namanya single identity number, di situ ada criminal record, di situ ada medical record, di situ ada transaksi perbankan yang kemudian dengan identitas dalam satu cip," tutur Tama.

Baca juga: Djoko Tjandra Absen Sidang dengan Alasan Sakit, ICW Khawatir Kasus Setya Novanto Berulang

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Nasional
Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

Nasional
Jurnalisme Makna, Warisan Jakob Oetama...

Jurnalisme Makna, Warisan Jakob Oetama...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X