Empat Sorotan ICW Terkait Penegakan Hukum dalam Kasus Djoko Tjandra

Kompas.com - 27/07/2020, 13:51 WIB
Djoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat. KOMPAS/Ign HaryantoDjoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun menyoroti upaya penegakan hukum dalam kasus terpidana pengalihan utang atau cessie Bank Bali yang kini buron, Djoko Tjandra.

Menurut Tama, upaya pemberantasan korupsi menjadi sorotan karena ada kerugian negara yang harus dipulihkan.

"Saya menyoroti gambaran besar upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, karena kalau kita bicara tentang Djoko Tjandra tentu ini menjadi hal yang ada di ujung, di situ ada orang yang diburu, di situ juga bicara soal uang-uang, harta-harta yang kemudian harus dipulihkan,” kata Tama dalam sebuah diskusi, Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Bareskrim Koordinasi Kejaksaan Soal Kasus Surat Jalan untuk Djoko Tjandra

Menurut Tama, Djoko Tjandra adalah satu dari banyaknya kasus yang harus diburu oleh penegak hukum.

Sebab, berdasarkan catatan ICW, banyak kasus tindak pidana korupsi yang belum jelas sampai saat ini.

"Kita juga masih mencatatat puluhan lebih buron yang memang harus diburu. Kalau kita bicara soal list, ada banyak sekali perkaranya, misalnya yang paling lama, yang paling lawas tentu Eddy Tansil sampai sekarang belum selesai, belum jelas." ujar Tama.

"Yang lain misalnya terkait bank BLBI, itu pun juga masih banyak nama-nama yang belum bisa dikejar oleh negara, oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Baca juga: Kejagung Tegaskan Masih Perlu Red Notice Djoko Tjandra

Kedua, kata Tama, yang menjadi sorotan lain adalah terkait masalah pendataan kependudukan.

Dalam kasus Djoko Tjandra, ICW menyorot lemahnya sistem administrasi penduduk.

"Ketika misalnya ada buronan, dia buat e-KTP, tentu kita punya masalah yang serius terkait pendataan," ujar Tama.

Menurut Tama, ke depan sistem administrasi penduduk harus menjadi single identity number .

Hal itu diperlukan agar seluruh data pribadi dapat direkam dalam satu cip.

"Saya pernah membaca beberapa referensi terkait Adminduk, sistem pemutakhiran database, di situ sebenarnya bukan bicara soal nama saja, tetapi bagaimana ke depannya, akan dibuat namanya single identity number, di situ ada criminal record, di situ ada medical record, di situ ada transaksi perbankan yang kemudian dengan identitas dalam satu cip," tutur Tama.

Baca juga: Djoko Tjandra Absen Sidang dengan Alasan Sakit, ICW Khawatir Kasus Setya Novanto Berulang

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Nasional
Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Nasional
KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

Nasional
Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Nasional
Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Nasional
Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X