Kompas.com - 27/07/2020, 10:50 WIB
Ilustrasi ThinkstockphotosIlustrasi
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, empat wilayah kabupaten/kota berstatus awas atau kode merah kekeringan meteorologis.

Keempat kabupaten/kota itu tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

"Daerah tersebut adalah Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Dompu," demikian bunyi surat peringatan dini yang dikeluarkan BMKG seperti dilansir dari Setkab.go.id, Senin (27/7/2020).

Surat peringatan itu dikeluarkan BMKG pada 24 Juli lalu.

Selain itu BMKG juga menetapkan 58 kabupaten/kota berstatus siaga atau kode oranye, yang tersebar di beberapa wilayah di NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

BMKG menambahkan, berdasarkan data per 20 Juli 2020 atau dasarian kedua Juli, mayoritas wilayah di Indonesia telah masuk ke dalam zona musim (ZOM) kemarau.

"Dari 342 daerah ZOM di INdonesia, sebanyak 69 persen ZOM telah memasuki musim kemarau seiring dominannya sirkulasi angin Monsun Australia yang bersifat kering yang bertiup dari arah timur-tenggara," imbuh keterangan tersebut.

Baca juga: Suhu Dingin Jadi Perbincangan di Twitter, BMKG Sebut Itu Tanda Puncak Kemarau

Adapun daerah-daerah yang telah memasuki musim kemarau antara lain NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, sebagian besar Jawa Tengah, Jawa Barat, pesisir utara Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan bagian timur, dan Jambi bagian timur.

Kemudian, sebagian besar Riau, Sumatera Utara, pesisir timur Aceh, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Timur bagian timur, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Timur bagian timur, dan Kalimantan Selatan bagian utara.

Selanjutnya, Sulawesi Barat bagian selatan, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara bagian utara, Maluku bagian barat, Papua Barat bagian timur, dan Papua bagian utara dan selatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrat untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrat untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X