Pilkada 2020, Antara Dinasti dan Kontestasi

Kompas.com - 27/07/2020, 08:57 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

Di sisi lain, bukan tak mungkin para pejabat dan elite politik yang keluarganya ikut Pilkada akan ‘turun gunung’ dan menggunakan semua resource yang dimiliki demi menenangkan keluarga dan kerabatnya yang ikut Pilkada.

Dalam kasus Gibran, konflik kepentingan sudah mulai terlihat dari pengakuan Achmad Purnomo, pesaing Gibran dalam berebut tiket untuk diusung PDI-P. Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Melihat Mesranya PDI-P dan Gerindra pada Pilkada 2020

Di Istana, Purnomo mengatakan bahwa dirinya diberitahu oleh Jokowi jika pasangan calon yang diusung DPP PDI-P maju di Pilwakot Solo 2020 itu bukan dia, melainkan Gibran-Teguh. Sehari kemudian atau pada hari ini, PDI-P pun mengumumkan secara resmi dukungan kepada Gibran-Teguh.

Jokowi dianggap telah menyalahgunakan fasilitas negara karena membicarakan ‘kepentingan keluarga’ di Istana. Ke depan, bukan tidak mungkin konflik kepentingan akan terjadi hingga Pilkada digelar.

Hal yang sama juga bisa terjadi pada kandidat lain yang memiliki keluarga atau kerabat penguasa.

Sistem pilkada langsung memang memungkinkan publik untuk bebas memilih. Namun, pilihan publik tersebut tidak bisa dilepaskan dari pilihan partai politik.

Pasalnya, partai politik masih menjadi pintu masuk utama bagi orang yang akan maju Pilkada. Pasangan yang ikut Pilkada melalui jalur independen (nonparpol) hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari.

Dalam kasus Pilkada Solo, usai PDIP resmi mengusung Gibran dan Teguh hingga saat ini belum ada pasangan lain yang berani menantang. Hampir semua partai politik kecuali PKS merapat ke pasangan Gibran dan Teguh.

Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari status dan posisi Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Sejauh ini juga belum ada calon independen yang menyatakan akan maju di Pilkada Solo. Artinya, pasangan Gibran-Teguh berpotensi melawan Kotak Kosong.

Jadi, apakah akan terjadi kontestasi yang fair dan setara seperti idealnya sebuah demokrasi? Atau ini hanya upaya membangun dinasti dengan bungkus demokrasi?

Mengapa banyak keluarga pejabat yang ikut Pilkada? Benarkah banyaknya keluarga pejabat yang ikut Pilkada karena aji mumpung?

Apa dampak dari maraknya keluarga pejabat ikut Pilkada ini? Apakah hal tersebut tidak akan rawan penyimpangan dan konflik kepentingan?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (27/7/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III DPR Setujui 3 Calon Hakim Ad Hoc MA Usulan KY

Komisi III DPR Setujui 3 Calon Hakim Ad Hoc MA Usulan KY

Nasional
UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

Nasional
KNPI Laporkan Permadi Arya alias Abu Janda atas Dugaan Rasialisme ke Natalius Pigai

KNPI Laporkan Permadi Arya alias Abu Janda atas Dugaan Rasialisme ke Natalius Pigai

Nasional
UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

Nasional
Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Nasional
Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X