Di sisi lain, bukan tak mungkin para pejabat dan elite politik yang keluarganya ikut Pilkada akan ‘turun gunung’ dan menggunakan semua resource yang dimiliki demi menenangkan keluarga dan kerabatnya yang ikut Pilkada.
Dalam kasus Gibran, konflik kepentingan sudah mulai terlihat dari pengakuan Achmad Purnomo, pesaing Gibran dalam berebut tiket untuk diusung PDI-P. Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Baca juga: Melihat Mesranya PDI-P dan Gerindra pada Pilkada 2020
Di Istana, Purnomo mengatakan bahwa dirinya diberitahu oleh Jokowi jika pasangan calon yang diusung DPP PDI-P maju di Pilwakot Solo 2020 itu bukan dia, melainkan Gibran-Teguh. Sehari kemudian atau pada hari ini, PDI-P pun mengumumkan secara resmi dukungan kepada Gibran-Teguh.
Jokowi dianggap telah menyalahgunakan fasilitas negara karena membicarakan ‘kepentingan keluarga’ di Istana. Ke depan, bukan tidak mungkin konflik kepentingan akan terjadi hingga Pilkada digelar.
Hal yang sama juga bisa terjadi pada kandidat lain yang memiliki keluarga atau kerabat penguasa.
Sistem pilkada langsung memang memungkinkan publik untuk bebas memilih. Namun, pilihan publik tersebut tidak bisa dilepaskan dari pilihan partai politik.
Pasalnya, partai politik masih menjadi pintu masuk utama bagi orang yang akan maju Pilkada. Pasangan yang ikut Pilkada melalui jalur independen (nonparpol) hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari.
Dalam kasus Pilkada Solo, usai PDIP resmi mengusung Gibran dan Teguh hingga saat ini belum ada pasangan lain yang berani menantang. Hampir semua partai politik kecuali PKS merapat ke pasangan Gibran dan Teguh.
Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari status dan posisi Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini.
Sejauh ini juga belum ada calon independen yang menyatakan akan maju di Pilkada Solo. Artinya, pasangan Gibran-Teguh berpotensi melawan Kotak Kosong.
Jadi, apakah akan terjadi kontestasi yang fair dan setara seperti idealnya sebuah demokrasi? Atau ini hanya upaya membangun dinasti dengan bungkus demokrasi?
Mengapa banyak keluarga pejabat yang ikut Pilkada? Benarkah banyaknya keluarga pejabat yang ikut Pilkada karena aji mumpung?
Apa dampak dari maraknya keluarga pejabat ikut Pilkada ini? Apakah hal tersebut tidak akan rawan penyimpangan dan konflik kepentingan?
Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (27/7/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.