Program Nadiem "Digoyang": Dari Wanti-wanti Cak Imin hingga Evaluasi Halaman 2

Kompas.com - 27/07/2020, 06:51 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang.

Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar per tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.

Wanti-wanti Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Mendikbud Nadiem Makarim tak melupakan peran Nadhlatul Ulama ( NU) dan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan Indonesia.

Tangkapan layur akun Youtube DPP PKB Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memberikan sambutan gelaran Ketoprak Humor Virtual dalam rangka Harlah PKB ke-22, Jumat (24/7/2020) malam.

Hal itu disampaikannya, menyusul mundurnya kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu dari POP.

"Saya tadi nge-tweet hari ini protes kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong jangan pernah melupakan sejarah peran Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan pencerdasan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk Muhammadiyah," kata Cak Imin dalam pidato sambutan Harlah PKB yang disiarkan di saluran NU Channel, Kamis (23/7/2020) malam.

"Jadi apapun kebijakannya, jangan sampai pernah tidak melibatkan NU termasuk Muhammadiyah. Kalau enggak, kualat minimal itu yang terjadi," sambung Wakil Ketua DPR itu.

Cak Imin menambahkan, soal POP sendiri yang mendapatkan dukungan dari APBN perlu dievaluasi.

Ia mengatakan, subsidi dari APBN seharusnya diberikan ke mereka yang layak dibantu karena lemah secara finansial.

"Saya dikabari, dari semula APBN untuk pendampingan penggerak organisasi pendidikan yang sifatnya subsidi itu, akhirnya dievaluasi-evaluasi. Yang kuat tidak usah dibantu APBN, bantulah yang lemah melalui APBN. Bukan yang kuat yang dibantu APBN," ujar dia.

Cak Imin mengatakan, sejak awal ia mendukung Nadiem menjadi Mendikbud karena mantan bos Gojek tersebut dinilai mempunyai langkah-langkah yang baik untuk kemajuan Indonesia.

Meski demikian, Cak Imin kembali menekankan agar Nadiem tak melupakan peran NU dan Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Tapi dukungan penuh tanpa garansi kepada Pak Nadiem. Tetapi jangan pernah tidak melibatkan NU dan Muhammadiyah. Karena sebelum republik ini lahir, NU dan Muhammadiyah telah berkiprah banyak mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar dia.

Perhatian KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolago mengatakan, pihaknya akan memantau POP Kemendikbud.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meninggalkan PN Jakarta Selatan usai mengikuti sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK, Senin (9/3/2020).

"Tentu saja ada pemantauan KPK terhadap program-program semacam ini karena salah satu tugas dan fungsi KPK yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf c UU 19 Tahun 2019 adalah tugas monitoring," kata Nawawi sebagaimana dikutip Antara, Jumat (24/7/2020).

KPK, lanjut Nawawi, dapat mendalami program itu melalui kajian sebagaimana yang telah dilakukan terhadap program-program lain.

"KPK akan mendalami program dimaksud, bisa dalam bentuk kajian sebagaimana yang dilakukan terhadap program-program lain seperti BPJS, (kartu) prakerja dan lain-lain," lanjut dia.

Selain itu, KPK sekaligus mengapresiasi langkah yang dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan mundur dari program tersebut.

"Saya juga sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan yang mengambil sikap mundur dari keikutsertaan pada program dimaksud dengan didasari bahwa program dimaksud masih menyimpan potensi yang tidak jelas," ujar Nawawi.

Menurut dia, langkah tersebut dapat dimaknai sebagai sikap hati-hati dan wujud dari nilai pencegahan yang tumbuh dalam organisasi tersebut.

DPR akan panggil Nadiem

Sementara itu, Komisi X DPR RI berupaya memanggil Mendikbud Nadiem Makarim meskipun saat ini masih masa reses.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya hendak meminta penjelasan Nadiem terkait kebijakan POP Kemendikbud yang belakangan ini menuai polemik.

"Kami sedang mengupayakan untuk berkomunikasi yang sifatnya darurat kepada pimpinan (DPR) supaya ini (pertemuan dengan Nadiem) tetap bisa dilaksanakan ya," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Huda mengatakan, sejauh ini, pimpinan DPR sepakat untuk tidak melaksanakan rapat apapun selama masa reses.