Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Tak Etis Presiden Bahas Politik Praktis dengan Wakil Wali Kota Solo di Istana

Kompas.com - 26/07/2020, 22:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, tak etis Presiden Joko Widodo yang memanggil Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo ke Istana Kepresidenan untuk membahas politik praktis.

Hal itu disampaikan Umam menanggapi pertemuan Jokowi dengan Purnomo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

"Yang dilakukan Presiden Jokowi memanggil Pak Achmad Purnomo Wakil Wali Kota Solo saya rasa kurang etis," kata Umam dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (26/7/2020).

"Karena beliau (Presiden) memanggil dalam kapasitas kepala pemerintahan. Yang dipanggil wakil wali kota. Tapi yang dibicarakan hal politik praktis, khususnya berkaitan dengan konteks putra beliau," lanjut Umam.

Baca juga: Diusung PDI-P, Bagaimana Peluang Gibran-Teguh di Pilkada Solo 2020?

Ia mengatakan, hal serupa sebelumnya pernah terjadi saat Jokowi bersama pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membicarakan politik praktis di Istana Kepresidenan. Peristiwa itu sempat ramai dibahas publik.

Saat itu, kata Umam, Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah mengambil langkag tepat dengan melarang para pengurus partai yang datang ke Istana Kepresidenan membicarakan politik praktis.

Ia menilai semestinya hal serupa dilakukan ketika ada pembicaraan politik praktis di Istana Kepresidenan.

"Waktu itu Pak Pramono (Anung) mengatakan Pak Presiden tidak berniat melakukan itu dan waktu itu kawan-kawan dari parpol yang mengajaknya," ujar Umam.

"Oleh karena itu Pak Pramono mengatakan waktu itu partai yang masuk ke Istana Negara tolong stop. Jangan bicara politik praktis. Tapi faktanya sekarang unik," lanjut dia.

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo mengaku memang dipanggil ke Istana Negara pada 16 Juli 2020, sehari sebelum pengumuman rekomendasi soal siapa yang akan maju dalam Pilkada Solo dari PDI-P.

Purnomo menyebutkan bahwa Jokowi memberi tahu, rekomendasi Pilkada Solo jatuh pada Gibran-Teguh Prakosa.

Namun Purnomo membantah bahwa Jokowi menawarkan jabatan kepadanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com