Pengamat: Tak Etis Presiden Bahas Politik Praktis dengan Wakil Wali Kota Solo di Istana

Kompas.com - 26/07/2020, 22:03 WIB
Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo tampil bersih tanpa kumis dan jenggot. KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo tampil bersih tanpa kumis dan jenggot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, tak etis Presiden Joko Widodo yang memanggil Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo ke Istana Kepresidenan untuk membahas politik praktis.

Hal itu disampaikan Umam menanggapi pertemuan Jokowi dengan Purnomo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

"Yang dilakukan Presiden Jokowi memanggil Pak Achmad Purnomo Wakil Wali Kota Solo saya rasa kurang etis," kata Umam dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (26/7/2020).

"Karena beliau (Presiden) memanggil dalam kapasitas kepala pemerintahan. Yang dipanggil wakil wali kota. Tapi yang dibicarakan hal politik praktis, khususnya berkaitan dengan konteks putra beliau," lanjut Umam.

Baca juga: Diusung PDI-P, Bagaimana Peluang Gibran-Teguh di Pilkada Solo 2020?

Ia mengatakan, hal serupa sebelumnya pernah terjadi saat Jokowi bersama pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membicarakan politik praktis di Istana Kepresidenan. Peristiwa itu sempat ramai dibahas publik.

Saat itu, kata Umam, Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah mengambil langkag tepat dengan melarang para pengurus partai yang datang ke Istana Kepresidenan membicarakan politik praktis.

Ia menilai semestinya hal serupa dilakukan ketika ada pembicaraan politik praktis di Istana Kepresidenan.

"Waktu itu Pak Pramono (Anung) mengatakan Pak Presiden tidak berniat melakukan itu dan waktu itu kawan-kawan dari parpol yang mengajaknya," ujar Umam.

"Oleh karena itu Pak Pramono mengatakan waktu itu partai yang masuk ke Istana Negara tolong stop. Jangan bicara politik praktis. Tapi faktanya sekarang unik," lanjut dia.

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo mengaku memang dipanggil ke Istana Negara pada 16 Juli 2020, sehari sebelum pengumuman rekomendasi soal siapa yang akan maju dalam Pilkada Solo dari PDI-P.

Purnomo menyebutkan bahwa Jokowi memberi tahu, rekomendasi Pilkada Solo jatuh pada Gibran-Teguh Prakosa.

Namun Purnomo membantah bahwa Jokowi menawarkan jabatan kepadanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X